Rumah murah untuk PNS, Kementerian Pariwisata gandeng BTN

Merdeka.com - Kementerian Pariwisata menggandeng Bank Tabungan Negara guna merealisasikan pembangunan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini bagian dari proyek sejuta rumah murah andalan Presiden Joko Widodo.

Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan pembangunan rumah sebagai salah satu wujud harkat dan martabat bangsa akan menjadi prioritas nasional. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan memiliki rumah lantaran penghasilan pokok tak memadai.

"Dengan terpenuhinya kebutuhan rumah yang akan menjadi aset penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di antaranya PNS, program ini akan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Direktur Utama BTN Maryono terkait pembiayaan perumahan PNS, Jakarta, Senin (29/6).

Menurutnya, kerja sama itu membuat pegawai Kementerian Pariwisata bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga kredit rumah.

"Karena masih besarnya jumlah PNS yang belum memiliki rumah sendiri," terangnya.

Maryono mengatakan, pegawai pemerintah bergaji maksimal Rp 4 juta per bulan berhak mendapatkan subsidi kredit rumah tapak. Sedangkan, aparat bergaji maksimal Rp 7 juta per bulan berhak mendapatkan subsidi kredit rumah susun.

"Kalau kredit pemilikan rumah non-subsidi lebih fleksibel."

Sekedar informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah dan menghilangkan kekumuhan kota, diperlukan pembangunan hunian sebanyak 1,2 juta unit per tahun. (mdk/yud)