Follow
Rumah PNS di Ibu Kota Baru Masuk Tahap Studi, Ada 47 Menara Apartemen
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mengungkapkan hunian ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam tahap studi.
"Saat ini sudah ada tiga pemrakarsa yang terdiri dari Korea Land and Housing Corporation, CCFG China, dan pengembang Summarecon. Nantinya mereka akan menyiapkan studinya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).
Untuk hunian PNS di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, lanjut dia, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian PNS di IKN.
-
Siapa saja investor yang terlibat di IKN? Agung menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sekitar 23 investor pelopor dari dalam negeri yang melakukan Groundbreaking di IKN dengan Investasi non-APBN senilai Rp41 triliun.
-
Bagaimana cara investor lokal membangun IKN? Investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan. Namun, investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memilki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.
-
Dimana IKN fokuskan pembangunannya di tahap 3? Groundbreaking tahap 3 difokuskan untuk beberapa pembangunan seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp10 triliun.
-
Apa saja yang dibangun di IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi. "Kita kasih waktu selama enam bulan sejak dia mulai melakukan studi, sambil berjalan kita lakukan evaluasi," ujar Herry.
Sebanyak tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp1,67 triliun.
47 Menara Apartemen
Sebelumnya Kementerian PUPR mengungkapkan perumahan bagi ASN di IKN Nusantara dalam bentuk apartemen.
Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan Kementerian PUPR mengajukan pembangunan 47 menara apartemen ASN dengan nilai kurang lebih Rp9,4 triliun.
Dari sisi lokasi Satgas IKN sudah menentukan di mana untuk kawasan hunian dan non-hunian.
Terkait pengadaannya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa untuk pembangunan rumah bagi ASN kalau bisa sebagian dari APBN serta mayoritas dari KPBU.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun perusahaan asingnya, berasal dari China yaitu CITIC Construction.
Baca Selengkapnya
Pembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.
Baca Selengkapnya
Sejumlah perusahaan yang turut membangun hunian, antara lain Konsorsium Nusantara dan Pakuwon yang membangun apartemen dan rumah tapak.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR sudah menyediakan berbagai fasilitas dasar yang dapat dimanfaatkan oleh petugas HUT RI di hunian ASN tersebut.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Nantinya apartemen ini akan dihuni para 11.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5.000 TNI dan Polri.
Baca Selengkapnya
Menteri Anas jamin semua PNS yang dipindahkan ke IKN Nusantara akan mendapatkan hunian berupa apartemen.
Baca Selengkapnya
Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa progres hunian Polri dan BIN di IKN mencapai 58 persen, Hunian ASN dengan progres 53 persen.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki menyebut, hunian yang disiapkan adalah tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
APBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
Baca Selengkapnya