Rumah subsidi tak ditempati bisa ganggu program pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Pengamat properti, Ali Tranghanda mengatakan masih cukup banyaknya rumah subsidi yang belum ditempati masyarakat dapat saja mengganggu program sejuta rumah yang tengah digalakkan oleh pemerintah Jokowi.

"Pasti akan mengganggu (program sejuta rumah)," ungkapnya kepada Merdeka.com, di Jakarta, Senin (21/8).

Dia menjelaskan, hal yang tidak diperhatikan pengembang rumah subsidi adalah soal aksesibilitas, seperti tersedia jalan masuk ke lokasi rumah, atau jarak antara lokasi perumahan dengan pusat-pusat transportasi umum.

"Banyak rumah subsidi itu yang dibangun tapi tidak memperhatikan lokasi. Jadi misalnya jalan akses belum ada, jauh dari stasiun kereta api. Itu yang paling banyak," jelasnya.

Untuk itu, mengingat pentingnya pengaruh pembangunan dan ketersediaan rumah bersubsidi dengan program satu juta rumah tersebut, Ali berharap pemerintah lebih menguatkan koordinasi dengan pengembang agar rumah subsidi yang dibangun dapat bermanfaat dan berguna terutama untuk masyarakat.

"Artinya pengembang dan pemerintah harus berkoordinasi. Jangan sampai, fisiknya terbangun tapi manfaatnya enggak ada. Kualitas itu bukan hanya bangunan tapi manfaatnya untuk masyarakat sendiri," tegasnya.

Ali juga menyayangkan Pemerintah Daerah belum terlalu berpartisipasi aktif dalam pengembangan rumah bersubsidi. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya Pemerintah Daerah yang membuat lembaga khusus guna mengakomodasi pembangunan rumah.

"Baru 20 kota kabupaten yang ada pelayanan terpadu satu pintu. Padahal, ada 500 lebih kota dan kabupaten. Kan semua tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bicara rumah subsidi, masalah koordinasi sosialisasi di Pemda itu masih sangat minim. Padahal itu bisa mendorong ekonomi daerah," pungkasnya.