Rupiah melemah, ancaman PHK buruh di Sumatera Utara lebih besar
Merdeka.com - Nilai tukar Rupiah masih saja melemah dan bertengger di level Rp 14.000 per USD. Kondisi ini menyulitkan pengusaha karena akan menambah beban usaha. Berbagai cara dilakukan untuk efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pegawai atau buruh.
Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sumatera Utara lebih besar dibanding kota lain. Pasalnya, di tengah penguatan USD terhadap Rupiah, juga sedang terjadi penurunan volume dan harga ekspor.
"Ancaman PHK diprediksi lebih banyak terjadi di daerah penghasil komoditas seperti Sumut (Sumatera Utara), karena harga dan permintaan ekspor komoditas sedang anjlok," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba seperti dilansir Antara Medan, Senin (31/8).
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Dimana harga bahan pangan naik? Tak hanya beras, harga sejumlah bahan pangan di Jakarta terpantau merangkak naik.
Ancaman PHK, ujar dia, semakin sangat memungkinkan karena selain nilai USD yang menguat, volume dan harga ekspor yang masih melemah, daya beli di dalam negeri juga menurun. "Dewasa ini di Sumut sedang terjadi gangguan besar pada kinerja perusahaan khususnya yang bergerak di bidang sawit dan karet dan itu sangat mengancam terjadi PHK," katanya.
Untuk menghindari PHK, ujar Parlindungan yang juga anggota DPD RI utusan Sumut itu, pemerintah perlu segera bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah atas dolar AS itu. Pemerintah, diminta juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong petani dan pengusaha komoditas dari harga jual yang terpuruk.
"Untuk petani perlu dilakukan segera mengalokasikan dana talangan guna membeli komoditas yang harganya tidak menguntungkan sehingga masyarakat tetap bisa memiliki daya beli yang membuat ekonomi bergerak," katanya.
Sementara untuk pengusaha, perlu diberi berbagai keringanan mulai kemudahan ekspor dan penjualan di dalam negeri termasuk dalam kewajiban membayar pajak. "Kalau langkah itu dilakukan dan nilai tukar Rupiah kembali distabilkan, maka kinerja perusahaan membaik dan terhindar dari PHK," katanya.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Setia Dharma Sebayang menyebutkan, permintaan dan harga jual CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah yang melemah telah membuat kinerja perusahaan terganggu.
"Nilai dolar AS yang menguat belum membantu gangguan pendapatan dari volume dan harga ekspor CPO yang terganggu," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mengungkapkan, akibat harga ekspor yang melemah, nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati Sumut yang di dalamnya ada CPO pada semester I-2015 turun 18,89 persen dibandingkan periode sama tahun 2014.
Dari senilai 1,969 miliar dolar AS pada semester I-2014 menjadi 1,597 miliar dolar AS pada semester I-2015. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaKenaikan suku bunga oleh BI akan memberikan sederet dampak rambatan terhadap pelaku usaha ritel.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaBahan baku makanan minuman masih didominasi oleh impor dari luar negeri, sehingga hal itu memberikan efek terhadap Industri tersebut.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKondisi ini yang kemudian menjadi tantangan bagi sektor ritel Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca SelengkapnyaKondisi global turut berkontribusi naiknya harga sejumlah komoditas.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaBanyak dari produk tersebut mengandalkan bahan baku impor.
Baca SelengkapnyaKenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.
Baca Selengkapnya