Rupiah melemah, pemerintah siapkan empat paket stimulus perekonomian

Merdeka.com - Pemerintah tengah mempersiapkan paket stimulus untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang tengah melemah. Paket ini akan dibagi menjadi empat. Pertama, fiskal dan keuangan. Kedua,‎ deregulasi. Ketiga, peraturan energi. Keempat, masalah pangan. Masing-masing paket akan terdiri lebih dari satu kebijakan.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, paket pertama mengenai fiskal dan keuangan akan membahas soal kepemilikan rumah dan apartemen. Selain itu juga, peraturan debt to equity ratio pinjaman luar negeri bagi perusahaan dalam negeri.

"Kalau modalnya kecil jangan minjamnya banyak dong. Jadi susah. Kami semuanya juga ikut susah," ‎terangnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/9).

Pengaturan fiskal dan keuangan nantinya juga mengatur mengenai penggunaan dana desa. Di mana pemerintah menginginkan pencairan anggaran fokus untuk sejumlah program kegiatan prioritas.

"Kemudian untuk pengeluaran per desa itu yang Rp 40-an triliun‎ untuk tahun ini itu memang akan dibuat aturannya supaya jangan terlalu menyebar penggunaannya. Fokuskan saja. Pada dua atau tiga kegiatan, seperti irigasi pedesaan, jalan dan jembatan pedesaan," tambahnya.

Paket kedua, dia mengungkapkan, akan ada banyak deregulasi yang dilakukan dalam waktu dekat, terutama menyangkut investasi sektor industri dan perdagangan. Bahkan, total ada ratusan aturan yang akan dipangkas.

"Mereview ada yang diubah sebagian, ada yang total. Itu ada yang disederhanakan dalam peraturannya," tuturnya.

Paket ketiga mengenai regulasi energi. Pemerintah akan mengintensifkan percepatan pembangunan smelter.‎

Terakhir atau keempat ialah soal pangan. Pemerintah berencana memberikan tambahan jumlah beras miskin ke-13 dan ke-14 di mana akan diberikan pada November dan Desember.

Menko Darmin mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan paket deregulasi sebisa mungkin diselesaikan minggu ini. Maka dari itu, kementerian terkait akan melakukan konsinyering di Istana Bogor.

"Kementerian yang diperlukan akan dipanggil di sana. Nginep di sana. Kalau Kadin diperlukan akan dipanggil ke sana,"‎ tutupnya.