Follow
RUU APBN 2020 Dibawa ke Paripurna, Ini Catatan DPR Untuk Cukai Rokok
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut terkait pembahasan Rancangan Undang-undang APBN 2020 yang akan disahkan dalam rapat paripurna.
Anggota Banggar dari Fraksi PDIP Said Abdullah, memiliki 3 catatan kepada pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama perpajakan. Pertama untuk cukai rokok, DPR meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan cukai terhadap kelangsungan industri.
"Opsi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok agar secara sungguh-sungguh mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek kelangsungan industri, tenaga kerja dan kesehatan," ujar Said di Ruang Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
Said mengatakan, kenaikan target cukai rokok harus diusahakan semaksimal mungkin mampu menangkal peredaran rokok ilegal. Meski demikian, pemerintah diminta melakukan kebijakan kenaikan cukai dengan hati-hati.
"Kenaikan target cukai rokok diusahakan semaksimal mungkin dari upaya optimalisasi pemberantasan rokok ilegal," jelasnya.
Kedua, terkait penerimaan pajak, pemerintah harus memperluas basis penerimaan pajak terutama dari sisi jumlah. Kemudian juga harus mengefektifkan wajib pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan.
"Ketiga, pemerintah diharapkan dapat menciptakan level playing field yang sama di bidang perpajakan antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku e-commerce dan tetap memperhatikan upaya mendorong berkembangnya dunia usaha," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Regulasi ini tengah digodok, di mana rencananya akan turut mengatur soal produk tembakau atau rokok.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menaikkan target penerimaan cukai di 2024.
Baca Selengkapnya
Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca Selengkapnya
Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.
Baca Selengkapnya
Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.
Baca Selengkapnya
Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.
Baca Selengkapnya
Pengusaha berharap agar kenaikan cukai didasarkan pada tingkat inflasi yang berada di bawah 10 persen.
Baca Selengkapnya
Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Baca Selengkapnya
Aturan ini dianggap diskriminatif terhadap produk tembakau.
Baca Selengkapnya
Arah kebijakan cukai harus seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Sebab saat cukai naik terlalu tinggi, harga rokok pun langsung ikut meningkat.
Baca Selengkapnya