Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RUU Kewirausahaan target disahkan Juli 2018

RUU Kewirausahaan target disahkan Juli 2018 Paripurna DPR. ©2018 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menargetkan pembahasan Rancangan Undang Undang Kewirausahaan rampung pada Juli 2018. Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah cukup mendengar masukan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun pengusaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

"Targetnya, bulan depan, bulan Juli harus sudah selesai. Harus bisa selesai. Melihat semangatnya ini bisa selesai apalagi teman-teman dari daerah juga hadir tadi. Kita harus bisa hargai mereka. Dan mereka bekerja keras memperjuangkan ini," ujar Maruarar usai Rapat dengar pendapat dengan Hipmi di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Maruarar menjelaskan, poin yang masih dibahas hingga kini adalah pembentukan badan pengurus untuk membawahi kewirausahaan secara nasional. Badan ini diperlukan agar lebih terkoordinir dengan baik, sehingga pemerintah tetap dapat mengawasi dan melihat sejauh mana perkembangan wirausaha di Indonesia.

"Tadi soal badan apakah kementerian, supaya nanti penanggung jawabnya jadi jelas. Jadi kalau menurut saya dari kementerian supaya lebih jelas. Indonesia ini kan banyak seperti soal survei banyak sekali lembaga, lalu ada juga statistik seperti BPS. Dan nanti pimpinan muda di bagian pengusaha satu saja," jelasnya.

Maruarar menambahkan, RUU Kewirausahaan ini merupakan salah satu inisiasi Presiden Jokowi untuk memajukan pengusaha muda dalam negeri. Harapannya, dengan adanya RUU ini dapat menciptakan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia secara khusus.

"Jadi, kita sudah menyaksikan bagaimana Hipmi bekerja serius meningkatkan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia, karena masih sedikit. Pengusaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini penting pengusaha didorong supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan berkualitas," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila
Kepala BPIP Berikan Arahan Penyusunan RUU Tentang Ekonomi Pancasila

RUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR

Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances
PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

Baca Selengkapnya
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-Undang
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-Undang

Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan
Puan Maharani: Wacana Penambahan Komisi DPR Masih Dimatangkan

Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya