RUU Kewirausahaan target disahkan Juli 2018
Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait, menargetkan pembahasan Rancangan Undang Undang Kewirausahaan rampung pada Juli 2018. Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah cukup mendengar masukan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun pengusaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
"Targetnya, bulan depan, bulan Juli harus sudah selesai. Harus bisa selesai. Melihat semangatnya ini bisa selesai apalagi teman-teman dari daerah juga hadir tadi. Kita harus bisa hargai mereka. Dan mereka bekerja keras memperjuangkan ini," ujar Maruarar usai Rapat dengar pendapat dengan Hipmi di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (6/6).
Maruarar menjelaskan, poin yang masih dibahas hingga kini adalah pembentukan badan pengurus untuk membawahi kewirausahaan secara nasional. Badan ini diperlukan agar lebih terkoordinir dengan baik, sehingga pemerintah tetap dapat mengawasi dan melihat sejauh mana perkembangan wirausaha di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan BSI untuk kembangkan kewirausahaan? PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan untuk anak muda melalui Awarding Talenta Wirausaha BSI dan BSI Aceh Muslimpreneur.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Kenapa Ganjar-Mahfud fokus pada kemudahan hukum untuk wirausaha? Ganjar Pranowo mengatakan, payung hukum menjadi tolak ukur roda pemerintahan dalam pelbagai bidang. Pasangan capres-cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md berjanji akan memberikan kemudahan bagi pengusaha, terutama wirausahawan baru. Ganjar-Mahfud menorehkan janji ini dalam salah satu program prioritasnya.
-
Kenapa memilih badan usaha yang tepat penting? Dalam dunia bisnis, pemilihan jenis dan bentuk badan usaha yang tepat menjadi langkah awal yang sangat penting bagi para pengusaha.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana cara membangun koperasi di Indonesia? Setiap warga negara dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun yang memiliki badan hukum. Pasalnya, modal usaha koperasi dapat dihasilkan dari seluruh anggota, sehingga beroperasinya usaha ini juga disesuaikan dengan kebutuhan bersama.
"Tadi soal badan apakah kementerian, supaya nanti penanggung jawabnya jadi jelas. Jadi kalau menurut saya dari kementerian supaya lebih jelas. Indonesia ini kan banyak seperti soal survei banyak sekali lembaga, lalu ada juga statistik seperti BPS. Dan nanti pimpinan muda di bagian pengusaha satu saja," jelasnya.
Maruarar menambahkan, RUU Kewirausahaan ini merupakan salah satu inisiasi Presiden Jokowi untuk memajukan pengusaha muda dalam negeri. Harapannya, dengan adanya RUU ini dapat menciptakan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia secara khusus.
"Jadi, kita sudah menyaksikan bagaimana Hipmi bekerja serius meningkatkan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia, karena masih sedikit. Pengusaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini penting pengusaha didorong supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan berkualitas," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RUU ini merupakan mandat yang diberikan kepada BPIP oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaErick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaMenurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
Baca SelengkapnyaMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaDPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaPuan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya