RUU pengampunan pajak buka peluang kejahatan ekonomi
Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyebut banyak kelemahan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang digodok oleh wakil rakyat. Beleid ini dinilai malah memberikan keuntungan serta kelonggaran bagi pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang.
Sekjen Fitra, Yenny Sucipto mengatakan satuan tugas pengampunan pajak yang berada langsung di bawah Presiden juga tidak akan efektif. Dia secara tegas meminta agar DPR membatalkan RUU ini.
"Karena akan terjadi tumpang tindih dengan Dirjen Pajak dan penegak hukum," ungkap Yenny kepada wartawan di Kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/10).
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
Tak hanya itu, pembiayaan yang akan menggunakan APBN juga dinilai hanya membuang-buang uang negara.
"Dan jika sesuai RUU ini dihitung dari persentase jumlah penarikan uang tebusan justru akan bermasalah dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya," beber Yenny.
Fitra merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan lain dalam pemungutan pajak serta memperbaiki sistem hukumnya.
"Sehingga potensi pajak hilang dapat ditarik, bukan malah obral pengampunan," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaSandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.
Baca SelengkapnyaPahala saat ini belum bersedia membongkar identitas pihak-pihak yang diperiksa harta kekayaannya itu.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca Selengkapnya