Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RUU pengampunan pajak buka peluang kejahatan ekonomi

RUU pengampunan pajak buka peluang kejahatan ekonomi Pajak. ©kapanlagi.com

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menyebut banyak kelemahan RUU Pengampunan Pajak yang saat ini sedang digodok oleh wakil rakyat. Beleid ini dinilai malah memberikan keuntungan serta kelonggaran bagi pelaku kejahatan ekonomi dan finansial serta pencucian uang.

Sekjen Fitra, Yenny Sucipto mengatakan satuan tugas pengampunan pajak yang berada langsung di bawah Presiden juga tidak akan efektif. Dia secara tegas meminta agar DPR membatalkan RUU ini.

"Karena akan terjadi tumpang tindih dengan Dirjen Pajak dan penegak hukum," ungkap Yenny kepada wartawan di Kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (12/10).

Tak hanya itu, pembiayaan yang akan menggunakan APBN juga dinilai hanya membuang-buang uang negara.

"Dan jika sesuai RUU ini dihitung dari persentase jumlah penarikan uang tebusan justru akan bermasalah dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya," beber Yenny.

Fitra merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan lain dalam pemungutan pajak serta memperbaiki sistem hukumnya.

"Sehingga potensi pajak hilang dapat ditarik, bukan malah obral pengampunan," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat
Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda
Pemprov DKI Usul Pungut Pajak Online Shop, Kemenkeu: Hati-Hati, Pajak Tidak Boleh Berganda

Sandy mengusulkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerjasama dengan layanan ojol dan online shop tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Cari Alternatif Pendapatan Negara Lewat Ekonomi Bawah Tanah
Pemerintah Cari Alternatif Pendapatan Negara Lewat Ekonomi Bawah Tanah

Menteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Jadi Menkopolkam, Budi Gunawan Prioritaskan Pemberantasan Judi Online dan Penyelundupan Barang Ilegal
Jadi Menkopolkam, Budi Gunawan Prioritaskan Pemberantasan Judi Online dan Penyelundupan Barang Ilegal

Menurut Budi Gunawan, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Harta Belasan Pejabat Pajak dan Bea Cukai: Banyak Player Besar
KPK Periksa Harta Belasan Pejabat Pajak dan Bea Cukai: Banyak Player Besar

Pahala saat ini belum bersedia membongkar identitas pihak-pihak yang diperiksa harta kekayaannya itu.

Baca Selengkapnya
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan

Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.

Baca Selengkapnya