Regulasi Pemerintah Diharapkan Dukung Pengembangan Startup Kecil
Merdeka.com - Chairman Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Luhur mendukung seluruh regulasi pemerintah untuk mengembangkan teknologi digital di Indonesia. Dia berharap, dengan regulasi yang diberikan mampu menciptakan keadilan untuk startup kecil.
"Mungkin persepsi awal khususnya dari dunia startup enggak suka regulasi. Mending kerjain dulu nanti kita minta maaf. Sebenarnya dari dunia fintech kita gak setuju. Satu hal yang penting kita harus melindungi konsumen agar pertumbuhan industri dilakukan secara sustainable dan bisa tahan jangka panjang," kata Niki di Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di JCC, Jakarta, Senin (23/9).
Dia berharap, pemerintah bisa menerapkan light touch regulation, yang memungkinkan pemerintah membiarkan inovasi-inovasi dalam dunia digital berkembang dengan hanya perlu membuatkan koridor saja.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan data NIK? Lebih lanjut, Sahroni pun turut meminta pihak Polri bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat keamanan dan akses penggunaan data tersebut.
-
Bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian? Pastikan semua perangkat kamu memiliki perlindungan maksimal yang dapat memberikan peringatan tentang pencurian identitas dan kebocoran data.
-
Bagaimana DPR ingin agar sistem single data aman? Dirinya khawatir, di era digital seperti ini, sistem single data justru bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kejahatan.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
"Inovasi membutuhkan ide yang out-of-the box, kalau semua dipenaltikan setiap kali gagal, enggak bakal ada inovasi. Imbangannya harus kita cari yang pas. Tapi kalau kita punya startup kecil jangan ganggu dulu agar mereka bisa berinovasi," imbuhnya.
Sementara mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), pihaknya masih mendengarkan aspirasi masyarakat terkait RUU itu. Diharapkan, pemerintah bisa melakukan harmonisasi aturan seperti terkait infrastruktur digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu regulasi finansial bersama BI dan OJK, serta dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca SelengkapnyaIndonesia semakin menjadi pasar yang menarik bagi industri pusat data dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaDimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca SelengkapnyaPemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Baca SelengkapnyaMeski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.
Baca SelengkapnyaUU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Teknologi Keuangan Digital, Trans Digital Cemerlang (TDC) menyambut baik acara Indonesian Fintech Summit & Expo 12-12 November 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaWamenkominfo Nezar Patria membeberkan target selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.
Baca Selengkapnya