Saat Jumlah Eselon Berkurang, PNS Bakal Terima Penghasilan Lebih Besar
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pemangkasan struktur eselon Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan rampung 30 Juni 2021. Adapun, proses penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga telah mencapai 93 persen hingga awal 2021.
"Untuk yang di daerah diundur karena ada Pilkada serentak. Setelah selesai, akan dilihat yang mana yang efektif dan mana yang tidak karena tiap Kementerian/Lembaga berbeda," ujar Menteri Tjahjo dalam Bincang Editor Liputan6.com 'Perampingan Birokrasi dan Rekrutmen ASN 2021', Rabu (17/3).
Menteri Tjahjo melanjutkan, dengan adanya pemangkasan birokrasi ini, secara otomatis akan terjadi pengurangan PNS dan perekrutannya. Hal ini karena perampingan birokrasi dilakukan dengan memangkas eselon I dan II yang terlalu banyak, lalu integrasi badan lembaga yang tumpang tindih, penggantian eselon III, IV dan V dengan jabatan fungsional.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
Dirinya belum dapat membeberkan angka pasti proyeksi pengurangan PNS tersebut, namun pastinya jumlahnya akan semakin sedikit. "Feeling saya makin ramping, makin ramping. Simpel, tapi penghasilan makin besar," ujarnya.
19 K/L Belum Lakukan Pemangkasan
Menurut catatan KemenPANRB, per 4 Maret 2021, total struktur yang telah disederhanakan mencapai 39.291 dari 76 Kementerian/Lembaga. Masih terdapat 12 Kementerian/Lembaga yang sedang dalam proses pemangkasan dan 19 Kementerian/Lembaga yang belum mengusulkan pemangkasan birokrasi.
"Otomatis berkurang, ada efisiensi, rapat saja sekarang sudah virtual, itu sudah efisiensi. Ke depan pasti ada pengurangan," jelas Menteri Tjahjo.
Menteri Tjahjo mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang bekerja keras melaksanakan tugas perampingan birokrasi meski disibukkan dengan adanya pandemi Covid-19.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, kenaikan gaji para PNS maupun TNI/Polri ini diiringi dengan peningkatan kinerja.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaTak hanya gaji, tunjangan PNS juga dikabarkan akan ikut naik di 2025.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji bagi PNS sebesar 8 persen, dan pensiunan PNS sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaPengumuman resmi kenaikan gaji PNS akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sesi kedua Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8).
Baca SelengkapnyaAkan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca Selengkapnya