Saat Pemerintah Jokowi disebut nistakan UU dan tunduk pada Freeport

Merdeka.com - Keputusan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor tambang mentah hingga 5 tahun ke depan menuai polemik. Keputusan tersebut ditetapkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Melalui aturan ini, perusahaan tambang dalam negeri kembali diizinkan mengekspor konsentrat mentah dengan berbagai syarat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan salah satu syaratnya adalah mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Syarat lain setelah mengubah izin mereka harus membangun pemurnian atau smelter. Kita kasih waktu untuk 5 tahun ke depan," kata Menteri Jonan dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/1).

Menteri Jonan menegaskan, jika pembangunan smelter tidak dilakukan dalam waktu 5 tahun, maka izin ekspor konsentrat mentah tersebut akan dicabut. Dia akan menunjuk pihak independen untuk memantau pembangunan smelter setiap 6 bulan.

"Jika tidak membangun kita cabut izin ekspor konsentrat. Mereka juga bayar bea keluar dan besarannya masih menunggu aturan Kementerian Keuangan," tegasnya.

Dalam aturan ini, Menteri Jonan juga memanjakan perusahaan tambang yang sudah mengubah izin jadi IUPK dalam hal perpanjangan izin ekspor konsentrat. Mereka hanya perlu memperpanjang izin satu tahun sekali.

"Biar tidak sering bolak-balik, satu tahun sekali diperpanjang (izin ekspor konsentrat). Tapi syaratnya yang tadi itu, ubah izin dan bangun smelter," tutup Menteri Jonan.

Apa alasan Jonan mengizinkan kembali ekspor tambang mentah tersebut? Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)