Saat Sri Mulyani Ingatkan Anggaran Vaksinasi Setara Pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani berulang kali mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 menghabiskan uang negara yang tidak sedikit. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang negara.
Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi pelaku perbankan dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Saya diminta Bapak Presiden untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena anggaran vaksinnya dari APBN ya, supaya mengingatkan saja," kata dia di Jakarta, Rabu (31/3).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran untuk program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun. Anggaran ini masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu klaster kesehatan dengan total alokasi mencapai Rp176,3 triliun.
Bendahara Negara itu menambahkan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku di sektor keuangan ini sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab, sektor keuangan dinilai memiliki peran penting untuk mendukung pemulihan ekonomi.
"Ini perhatian Bapak Presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Jadi untuk sektor keuangan, apakah perbankan dan pasar modal menjadi prioritas kita semua," tukasnya.
Besarnya Anggaran Vaksinasi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total anggaran program vaksinasi yang meliputi pengadaan, perawatan, insentif tenaga kerja hingga testing dan tracing Covid-19 mencapai Rp130,03 triliun.
"Total anggaran vaksinasi dan perawatan serta testing tracing Covid-19 tahun 2021 ini adalah Rp130,03 triliun," katanya dalam akun instagram pribadinya @smindrawati di Jakarta, Rabu (31/3).
Sri Mulyani merinci anggaran Rp130,03 triliun tersebut meliputi pengadaan dan program vaksin Covid-19 Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan Rp61,94 triliun.
Dia menuturkan program vaksinasi Covid-19 yang memakan anggaran Rp130,03 triliun itu didanai oleh APBN dan setara dengan tujuh kali anggaran pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga setara dengan 34 kali pembangunan wisma atlet atau empat kali pembangunan MRT atau 81 kali pembangunan air minum Jatiluhur.
"Bisa dibayangkan? APBN bekerja sangat keras melindungi rakyat dan perekonomian menghadapi Covid-19,” tegasnya.
Dia mengatakan vaksinasi di Indonesia telah mencapai 11,2 juta dosis yang diberikan kepada masyarakat secara gratis per 31 Maret 2021.
Sri Mulyani menegaskan seluruh pemerintah dan masyarakat harus tetap menjaga disiplin protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran maupun penularan Covid-19.
Menurutnya, melalui kebersamaan dan gotong royong maka Indonesia dapat menanggulangi pandemi serta menyehatkan masyarakat dan ekonomi sehingga dapat meringankan beban APBN.
"Mari kita tetap jaga disiplin kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19," ujarnya.
Sri Mulyani Realokasi Anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku siap merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang sudah ada, untuk pelaksanaan vaksin gratis di tahun ini. Saat ini perkiraan awal untuk anggaran vaksinasi sendiri berada di kisaran Rp73-74 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saat ini sudah ada alokasi anggaran Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin. Pemerintah juga masih memiliki sisa lebih anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp47,07 triliun.
"Vaksinasi ini sesuatu yang harus dianggarkan. Seperti ada bagian dari SILPA 2020 yang sebesar Rp47 triliun yang akan digunakan untuk menambah anggaran vaksinasi," kata dia dalam APBN KiTa, Rabu (6/1).
Bendahara Negara itu bahkan menyebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan realokasi anggaran apabila dibutuhkan. Namun dengan catatan, pemerintah harus tetap menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tetap 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kami sekarang sedang identifikasi berbagai kegiatan yang ada dalam UU APBN 2021 yang bisa direalokasi. Ini sudah diinstruksikan presiden ke seluruh kementerian/lembaga (K/L)," ungkapnya.
Meski begitu, dia menjamin bahwa realokasi anggaran dari K/L maupun pemerintah daerah (pemda) akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar realokasi anggaran yang dilakukan tidak mengganggu kegiatan K/L dan pemerintah daerah.
"Artinya kami upayakan agar refocusing dan realokasi dilakukan benar-benar spesifik. Yakni untuk kegiatan yang benar-benar diyakini bisa untuk kita alihkan, tidak mengganggu program kerja lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaAnggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya