Saham dwiwarna pemerintah di PGN diminta segera diserahkan ke Pertamina

Merdeka.com - Serikat Pekerja PT Pertamina Gas (Pertagas) meminta percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kepada Pertamina. Hal ini harus seiring dengan diterbitkannya Surat Kuasa (SKU) agar Pertamina memiliki kontrol penuh dalam ‎menjalankan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG), Nugeraha Junaedy mengatakan, saham dwiwarna PGN milik pemerintah tak kunjung dikuasakan kepada Pertamina dalam bentuk SKU. Dengan demikian pengendalian dan kontrol kebijakan strategis PGN masih di tangan Kementerian BUMN bukan di Pertamina.

"Seharusnya dengan masuknya PGN ke Pertamina, secara otomatis PGN berdiri sama seperti anak perusahaan Pertamina lainnya, bukannya memiliki kekebalan hukum khusus," kata Nugeraha di Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut dia, Serikat Pekerja Pertagas mendukung holding migas. Namun‎ percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PGN kepada Pertamina, dengan segera diterbitkannya SKU agar Pertamina memiliki kontrol penuh dalam mengelola PGN. "Sama seperti Pertamina mengelola anak perusahaannya yang lain,"ujarnya.

‎Nugeraha mengungkapkan, holding Migas merupakan strategi yang disusun pemerintah untuk mengembangkan bisnis gas nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan energi gas yang merata ke seluruh pelosok Indonesia melalui sinergi bisnis yang efisien dan efektif.

"Dengan misi itulah maka dibentuk Holding Migas dimana PGN masuk menjadi bagian dari Pertamina. Seharusnya pengembangan bisnis gas ini menjadi kerjasama intergrasi dari dua badan usaha pemain utama bisnis gas Indonesia," kata dia.

Namun menurut Nugeraha, dalam perjalanannya proses holding migas menjadi suatu kompetisi yang tidak sehat. Posisi tawar salah satu pihak menjadi lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Dalam hal ini Pertamina kehilangan posisi strategis yang mengawal proses holding Migas.

Sejak dimulainya proses holding, beberapa aksi korporasi telah melumpuhkan kaki dan tangan Pertamina untuk tetap unggul dalam bisnis gas. Indikasinya dapat dilihat dari, pertama adalah dengan diterbitkannya SK No. 39/MBU/02/2018 yang menghapuskan Direktorat Gas Pertamina,

"Direktorat yang seharusnya berperan sebagai subholding gas yang nantinya akan menjalankan fungsi strategis pengelolaan bisnis gas justru dihapuskan. Ini menjadi awal keganjilan proses Holding Migas," ungkap ‎Nugeraha.

Indikasi kedua adalah kekosongan posisi Komisaris Utama PT Pertamina Gas (Pertagas). Sebelumnya posisi Komisaris Utama Pertagas diisi Direktur Gas Pertamina.

Beliau telah habis masa jabatan sejak 23 Maret 2018. Namun posisi Komisaris Utama Pertagas hingga saat ini tidak kunjung diisi.Ketiga adalah pencopotan Direktur Utama Pertamina sejak 20 April 2018.

"Kejanggalan dalam pencopotan tersebut disertai dengan keputusan untuk pengosongan jabatan tersebut. Padahal disaat yang sama, seharusnya Kementrian BUMN dapat langsung menunjuk pengganti Direktur Utama Pertamina yang baru," lanjut Nugeraha.

Nugeraha mengungkapkan, puncaknya adalah tindakan pencopotan Direktur Utama Pertagas per 16 Mei 2018. "Serupa dengan nasib Direktur Utama Pertamina, nampaknya pucuk pimpinan Pertagas dipandang sebagai posisi yang akan menghambat proses holding Migas, sehingga melalui RUPS Sirkuler posisi Direktur Utama Pertagas dikosongkan entah sampai kapan."

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com