Said Iqbal Sebut Presiden Jokowi Pertimbangkan Tak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini merupakan salah satu dari tiga tuntutan buruh dan sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Diketahui buruh mempunyai tiga tuntutan utama, yaitu menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Iuran BPJS kelas 3 Bapak Presiden mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk tidak dinaikkan karena itu memberatkan masyarakat," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10).

Said Iqbal menyebut bahwa Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan hal tersebut. Presiden klaimnya perlu menghitung dampak tak naiknya iuran terhadap keuangan BPJS Kesehatan.

"Presiden merespons dengan baik sungguh-sungguh, beliau mengatakan, kami akan pertimbangkan sungguh-sungguh khususnya kenaikan iuran kelas 3 dan dikalkulasi seberapa kuat pendapatan BPJS tidak perlu menaikkan iuran BPJS kelas 3," ujar dia.

Saat ini, pihaknya menunggu sikap pemerintah terkait tuntutan tersebut. Terutama jajaran pemerintah maupun anggota legislatif pada periode pemerintahan yang baru. "Iuran BPJS kelas 3 akan kita lihat di 1 Januari 2020 yang ada kesepakatan pemerintah baru dan DPR baru. Dan kami berkeyakinan tidak ada kenaikan BPJS kelas 3," jelasnya.

Said Iqbal menambahkan, kemungkinan besar tuntutan yang bakal dijawab dalam waktu dekat terkait revisi PP No 78/2015. "Tiga tuntutan yang kami sampaikan, yang mungkin akan segera sebelum pelantikan yaitu revisi PP No 78. Iya itu dijanjikan presiden walaupun presiden tidak mengatakan sebelum tanggal 20 Oktober, tapi presiden mengatakan secepatnya, dalam minggu ini bisa diselesaikan dengan membentuk tim bersama ya, yaitu pengusaha, serikat buruh, pemerintah," kata Iqbal.

Said mengancam, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi pemerintah maka akan ada aksi lanjutan yang dilakukan burun. Namun demikian, pihaknya akan tetap mengedepankan jalur lobi dan komunikasi.

"Tentu ada aksi lanjutan terus menerus, bilamana khususnya revisi UU 13 Tahun 2003 tetap akan direvisi. Tapi kami mengedepankan lobi, yaitu bertemu Bapak presiden dan kami melihat respons positif. Beberapa hari ke depan tidak (aksi/demo), belum kami persiapkan kami menunggu sampai pelantikan dan setelah pelantikan presiden apakah ada upaya memenuhi 3 tuntutan kaum buruh hari ini," tandasnya.