Sandiaga tuding data BPS diatur pemerintah, ini respons Menteri Bambang
Merdeka.com - Tudingan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak independen dibantah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sandiaga menuding pemerintah telah mengontrol data yang dikeluarkan oleh BPS.
"Itu sama sekali tidak benar, mereka punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka dan BPS itu kebetulan langsung di bawah pimpinan saya sebagai Menteri PPN," tuturnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (31/8).
Menteri Bambang menjelaskan dirinya tidak pernah mengintervensi data yang dirilis oleh BPS. "Sebagai pembinanya pun saya tidak pernah melakukan intervensi menitip apapun. Jadi sama sekali tidak benar, karena kredibilitas dari suatu lembaga statistik itu sangat tergantung pada independensinya," ujarnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Siapa yang diduga sebagai sumber kebocoran data PDN? 'Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)' tulisnya.
-
Bagaimana BPS memastikan data akurat? BPS juga bertanggung jawab dalam penetapan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan keakuratan dan keandalan data.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Bagaimana PPS membantu data pemilih? PPS memiliki kewajiban untuk membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
Oleh karena itu, dia menekankan baik pemerintah maupun dirinya selaku Menteri PPN tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan dari BPS.
"Saya bisa sampaikan, ketika mereka akan mengumumkan data dari Presiden sampai menteri terkait itu pun baru tau satu jam sebelum preskon. Jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi," pungkas dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perolehan suara PSI di Bantaeng Sulsel meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaSandiaga menyebut perlu peningkatan kewaspadaan setelah beredar informasi pembobolan data pemilih Pemilu.
Baca SelengkapnyaPPP memastikan ingin memperoleh suara dari pencoblosan yang sah.
Baca SelengkapnyaPengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaData BPS disebut dimanipulasi oleh pejabat daerah yang akal demi mengelabuhi angka inflasi.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi informasi bocornya data 204 juta pemilih Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaBertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!
Baca SelengkapnyaKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca SelengkapnyaNamun, Sandiaga menerangkan, PPP belum menetapkan untuk mendukung Bobby.
Baca Selengkapnya