Follow
Sandiaga Uno Sebut Rencana Kenaikan Tarif PPN di Tengah Pandemi Tak Tepat
Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat ini tidak tepat.
Menyusul mayoritas pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi sulit akibat dampak pandemi Covid-19.
"Pendapat saya terutama dari sisi ekonomi kreatif, peningkatan PPN tersebut terutama bagi para pelaku pariwisata ekonomi kreatif yang sekarang sedang mengalami kesulitan, kami merasa dari segi timing belum tepat waktunya," tegasnya ucapnya dalam acara Weekly Press Briefing, Selasa (18/7).
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Mengapa menghitung persentase kenaikan penting untuk para pelaku usaha? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Apa pesan Ganjar ke UMKM? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Siapa yang berdialog dengan Pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Sandiaga menyampaikan, untuk saat ini, sebaiknya pemerintah mendengarkan dulu masukan dari pelaku usaha di sejumlah sektor yang terdampak parah pandemi Covid-19. Termasuk pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Karena, jika tidak maka dunia usaha ini akan semakin terbebani. Dan akhirnya bisa berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa di elakkan lagi," bebernya.
Oleh karena itu, dia meminta, rencana kenaikan PPN ini akan mengecualikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan begitu, gelombang PHK bisa dicegah di masa kedaruratan kesehatan ini.
"Jadi, harapan kita itu bisa dipertimbangkan khusus bagi sektor kami di pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca Selengkapnya
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal
Baca Selengkapnya
Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Baca Selengkapnya
Hal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.
Baca Selengkapnya
Hal ini sebagai salah satu upaya mengejar target realisasi pergerakan wisatawan domestik.
Baca Selengkapnya
Ajib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
Upaya peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait besaran pajak spa dan klasifikasinya ke jasa hiburan, diharapkan merevisi besaran tarif pajak spa.
Baca Selengkapnya
Sandiaga mengatakan saat ini biaya hidup masyarakat di Jakarta ini semakin mahal
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
Sandiaga mengatakan, kebangkitan ekonomi untuk para komunitas adalah salah satu prioritas yang penting dalam memajukan perekonomian suatu daerah
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya