Saran DPR agar Penghapusan Premium & Pertalite Tak Timbulkan Gejolak di Masyarakat

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno meminta rencana kebijakan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk menghindari terjadinya gejolak di tengah masyarakat.

"Tanggapan kami, pertama penghapusan Premium dan Pertalite itu, khususnya Premium perlu dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus. Ini supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Jumat (24/12).

Eddy menerangkan, kebijakan penghapusan BBM jenis Premium maupun Pertalite sendiri merupakan suatu keniscayaan. Mengingat, era pasar saat ini telah beralih ke bahan bakar dengan kandungan oktan tinggi yang lebih ramah lingkungan.

Dia mencontohkan, saat ini, produsen kendaraan bermotor sudah ramai-ramai meninggalkan penggunaan bahan bakar dengan oktan rendah. Termasuk Premium dan Pertalite.

"Sehingga, tidak lagi mobil menggunakan bahan bakar Premium atau oktan rendah lainnya," tekannya.

Selain itu, keputusan untuk menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite juga sejalan dengan arah pemerintah untuk mempercepat transformasi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dengan begitu, penggunaan energi berbasis fosil otomatis ditinggalkan.

"Ini merupakan bagian dari upaya kita melestarikan lingkungan yang harus dilakukan," tutupnya.

Pemerintah akan Hapus BBM Jenis Premium dan Pertalite

Sebelumnya, Pemerintah memberi sinyal akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap. Untuk tahap awal, pemerintah akan mendorong penggunaan bensin RON 90 atau Pertalite sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan. Ini dilakukan karena Indonesia baru memasuki masa transisi energi.

"Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 (Premium) akan digantikan dengan Pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan,: kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Soerjaningsih dikutip dari Antara, Kamis (23/12).

Soerja menginformasikan bahwa premium RON 88 saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil karena kesadaran masyarakat menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu penyebabnya.

Lebih lanjut Soerja mengungkapkan pemerintah sedang menyusun peta jalan bahan bakar minyak ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan bahan bakar yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax," ujarnya.

Pemerintah akan berusaha meredam gejolak yang timbul di masyarakat terkait proses shifting Pertalite ke Pertamax.

Perubahan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen. Adapun perubahan dari pertalite ke pertamax akan menurunkan kembali emisi karbon dioksida sebesar 27 persen.