Saran pengusaha Indonesia agar negosiasi kontrak Freeport temukan titik terang
Merdeka.com - Ketua Bidang Mineral dan Batubara Apindo, Muliawan Margadana ikut angkat bicara terkait polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Papua. Menurutnya, negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport akan menemukan titik terang bila pemerintah dapat menjamin kepastian usaha perusahaan asal Negeri Paman Sam tersebut.
"Saya kira kedua belah pihak harus dilihat kepentingannya dan diakomodir sebaik mungkin. Karena pemerintah tentu punya posisi yang jelas terhadap Freeport sedangkan Freeport sebagai swasta juga sudah menanamkan nilai investasinya cukup tinggi. Sehingga kepastian perusahaan diperlukan," ungkapnya di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).
"Saya kira sepanjang kepastian perusahaan itu dijamin oleh pemerintah maka Freeport pasti bersedia (memenuhi poin-poin kesepakatan) ya," kata dia.
-
Bagaimana cara membuat kebijakan yang menguntungkan kedua pihak? Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak.Serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam.
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
-
Siapa yang lebih diutamakan oleh perusahaan? Ada banyak kandidat cemerlang yang tidak memiliki gelar sarjana, namun berhasil naik pangkat dan unggul dalam profesi mereka; sementara para pemberi kerja juga menyadari bahwa ada banyak lulusan yang sayangnya harus dipecat setelah beberapa bulan bekerja, karena kurangnya keterampilan interpersonal, pola pikir berkembang, dan etos kerja.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
Dalam pandangan Muliaman, kepastian usaha dibutuhkan oleh semua pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan. Sebab, investasi perusahaan tambang yang dilakukan untuk jangka waktu lama. "Seluruh perusahaan tambang mengharapkan itu, ini long term Investment. Jadi, kita kalau investasi cukup besar sementara return pengembaliannya cukup lama," ujarnya.
Salah satu cara pemerintah mengakomodasi menjaga stabilitas adalah dengan menjaga jangan sampai terlalu sering mengubah peraturan di sektor pertambangan, sebab dapat mengganggu rencana kerja dan target perusahaan.
"Sehingga kalau sudah jelas jangan sampai ada perubahan kebijakan fiskal di tengah-tengah yang itu bisa menjungkir-balikkan seluruh perhitungan dari awal. Masalahnya hanya itu," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca SelengkapnyaSektor pertambangan Indonesia juga mempunyai potensi paling besar untuk menarik investasi asing.
Baca SelengkapnyaTerlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaPemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca Selengkapnya