Saran untuk Jokowi agar program satu juta rumah murah terwujud
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dari awal pemerintahannya sudah mencanangkan program satu juta rumah murah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. Saat ini, program sudah mulai berjalan di beberapa daerah. Rencananya, rumah murah ini akan dibangun hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia Property Watch memberi saran kepada Presiden Joko Widodo agar program ini bisa terwujud. Setidaknya, ada lima hal yang harus dilakukan pemerintah bila benar-benar ingin mewujudkan program pembangunan satu juta rumah di berbagai daerah.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda memaparkan lima faktor itu, yakni pertama adalah ketersediaan tanah melalui bank tanah sehingga harga tanah tidak mengikuti mekanisme pasar.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Pak Jokowi merawat rumah masa kecilnya? Sebenarnya bangunan itu hendak direnovasi, namun dari pihak Presiden Jokowi menginginkan agar bangunan itu tetap dijaga keasliannya. 'Biar jadi sejarah. Ternyata rumah seperti ini menjadi rumah orang nomor satu di Indonesia,' kata Pak Mulyono.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Kedua, lanjut dia, ketersediaan lembaga yang dapat fokus untuk mengurusi rumah rakyat. "Saat ini Perumnas diperkirakan cocok untuk tugas tersebut. Namun, harus keluar dari BUMN untuk menjadi fokus Perumnas yang tidak 'profit oriented' (mencari keuntungan)," katanya dilansir dari Antara, Minggu (28/6)
Kemudian, faktor ketiga adalah ketersediaan pendanaan terkait dengan bantuan FLPP serta pendanaan dari pihak lain seperti BPJS.
Faktor keempat adalah ketersediaan data dan informasi kekurangan perumahan, yaitu daerah mana saja yang porsi kekurangan rumah terbesar sehingga pembangunan menjadi tidak terarah dan hanya berorientasi fisik saja.
Terakhir, faktor kelima adalah pemangkasan biaya terkait dengan proses perizinan, biaya sertifikasi, dan penyambungan PLN.
"Program ini harus dimulai dengan inisiatif dari pemerintah. Jangan bebankan pengembang swasta yang dalam hal ini dapat dilakukan program kemitraan melalui program Hunian Berimbang yang juga harus dipenuhi oleh pengembang. Namun, jangan jadikan alasan oleh pemerintah untuk tidak membangun rumah," katanya.
Dia mengaku miris bahwa setiap tahun yang bisa memasok 100.000--150.000 unit rumah adalah seluruhnya pihak swasta, berbeda halnya dengan negara tetangga, Singapura.
Bila kita melihat negara Singapura dengan Housing Development Boardnya telah membangun satu jutaan unit flat mulai 1960-an, dan sejak 2000-an Singapura telah berhasil membuat 85 persen rakyatnya memiliki hunian," tutupnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKepala Negara tak ingin masyarakat tinggal di perumahan yang sumurnya kering dan areanya terkena banjir.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaJanji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto melantik mantan kader PDIP Maruarar Sirait menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaQodari menyebut, program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud memiliki program perumahan bernama Rumah Kita-10 juta hunian.
Baca SelengkapnyaAnggota TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi membocorkan salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud di pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca Selengkapnya