Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saran untuk pemerintah jika ingin perbaiki defisit transaksi berjalan dari batubara

Saran untuk pemerintah jika ingin perbaiki defisit transaksi berjalan dari batubara kapal tambang. shutterstock

Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk mencabut aturan harga kewajiban penjualan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batubara mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan. Pemerintah mengklaim salah satu tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Selain itu, dengan pencabutan ini maka, pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar USD 3,68 miliar.

Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda Wulan Sapta Rini, menyambut baik apabila rencana pencabutan tersebut dapat mendorong pemasukan bagi kas negara. Namun, perhitungan tersebut dinilai tidak masuk akal, sebab apabila merujuk data Bank Indonesia menunjukkan defisit neraca pembayaran selama 2018 sebesar USD 25 milliar.

"Angka USD 3,68 miliar masih sangat kecil. Kalau pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara dari batubara, bukan dengan jalan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor. Tata kelola industri batubara, termasuk sistem penerimaan negaranya yang harus diperbaiki," ujarnya dalam diskusi media Tarik Ulur Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, di Cikini, Jakarta Pusat , Rabu (1/8).

Rizky mengatakan, seharusnya pemerintah fokus melakukan pembenahan terhadap tata kelola industri batubara. Berdasarkan Data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada 2016 kata dia, ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) yang tercatat di Kementerian ESDM, hanya 1654 IUP yang melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Dari 100 persen penerimaan PNBP (1654 IUP), ternyata 94 persen diantaranya disumbang hanya oleh 112 perusahaan saja. Bagaimana bisa? Ribuan IUP Minerba yang ada di Indonesia ternyata hanya menyumbang PNBP tak lebih dari 6 persen saja dari total PNBP Minerba," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, dalam kebijakan tersebut seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyamakan presepsi. "Satu hal yang pasti kita harus sama dulu. Bahwa negara kita dalam kondisi devisit neraca transaski kita harus samakan dulu," kata Hendra.

"Nah ini tantangannya agak berat sehingga skema pencabutan khusus kemarin adalah salah satu upaya dibuat pemerintah agar ekspor bisa memanfaatkan untuk memperkuat transaksi berjalan," sambungnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang
Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang

Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.

Baca Selengkapnya
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir

Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan

Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara
Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara

Ketersediaan batu bara yang melimpah menjadikan komoditas ini sebagai penggerak perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tawarkan China Investasi Penglolaan Batubara di Indonesia, Mau Bikin Apa?
Pemerintah Tawarkan China Investasi Penglolaan Batubara di Indonesia, Mau Bikin Apa?

Pemerintah berencana mengurangi konsumsi batubara secara bertahap dan mengalihkan penggunaan batubara menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya

Tak hanya batubara, lonjakan produksi juga dirasakan komoditas nikel hingga 17 kali lipat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!
VIDEO: Mendagri Tito Blak-blakan Karyawan Titipan Bikin 700 BUMD Rugi!

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi

Baca Selengkapnya
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing

Selain Rokan, Arifin juga menyebut Blok Cepu yang punya potensi migas lebih besar dari perhitungan saat ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Ibas Anak SBY Minta Erick Thohir Kurangi 'Lemak', BUMN Karya Telat Bayar Utang!
VIDEO: Tegas Ibas Anak SBY Minta Erick Thohir Kurangi 'Lemak', BUMN Karya Telat Bayar Utang!

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan BUMN belakangan ini

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi
Beda Pendapat dengan Luhut, Menteri ESDM: Investasi Migas Mandek Bukan karena Regulasi

Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.

Baca Selengkapnya