Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Satgas Jelaskan Alokasi Dana PEN untuk Sovereign Wealth Fund

Satgas Jelaskan Alokasi Dana PEN untuk Sovereign Wealth Fund Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin. ©2020 Humas BNPB

Merdeka.com - Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, keputusan pemerintah memasukkan anggaran Sovereign wealth fund (SWF) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk meningkatkan profil investasi Indonesia di tengah pandemi covid-19.

"Memang arahan bapak Presiden diminta khususnya untuk sektor pembiayaan Korporasi itu diberikan stimulus untuk bisa meningkatkan investasi bagi korporasi-korporasi yang ada di Indonesia," kata Budi Gunadi dalam LIVE: Keterangan Pers Mendikbud, Menag, dan Ketua Satgas PEN, Kantor Presiden, Rabu (25/11).

Menurutnya, sovereign wealth fund adalah instrumen investasi di mana pengembangan korporasi di Indonesia bisa dibiayai oleh investor-investor dari luar negeri dalam bentuk investasi kepemilikan atau investasi saham, bukan investasi pinjaman di mana harus dikembalikan uangnya.

"Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat bisa membantu meningkatkan profil investasi Indonesia, dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat kita pada saat pandemi ini," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang berencana membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Lembaga ini menjadi alat finansial bagi negara untuk memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas serta beragam.

Tarik Investasi Capai Rp225 Triliun

Pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan badan usaha pengelola investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Dengan terbentuknya badan usaha tersebut, akan ada dana asing segar senilai Rp225 triliun yang siap masuk ke Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, sebagai modal awal pembentukan SWF ditaksir mencapai Rp75 triliun. Modal awal tersebut berasal dari kombinasi aset negara, aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sumber-sumber lainnya.

"Di dalam PP itu kita akan mengatur mengenai LPI ini dengan penyertaan modal ditentukan di dalam PP yang terdiri dari ekuitas dalam dana tunai, saham BUMN, di mana kita berharap nilainya akan bisa mencapai Rp75 triliun," jelas Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (7/10).

"Dengan ekuitas tersebut, kita berharap kita bisa menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipat atau dalam hal ini mencapai Rp225 triliun," sambung dia.

Bendahara Negara ini menjelaskan, model SWF yang akan dibangun nantinya dikombinasikan dengan development fund dan stabilization fund. Di mana, pemerintah ingin menjadikan SWF internasional seperti Temasek milik Singapura, SWF milik Abu Dhabi dan seterusnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Besutan Prabowo dengan INA Buatan Jokowi
Ternyata, Ini Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Besutan Prabowo dengan INA Buatan Jokowi

BPI Danantara akan memiliki tiga fungsi utama sebagai lembaga pengelola investasi yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Jabatan, Luhut Pandjaitan Dapat Tugas Baru Lagi dari Presiden Jokowi
Jelang Akhir Jabatan, Luhut Pandjaitan Dapat Tugas Baru Lagi dari Presiden Jokowi

Luhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.

Baca Selengkapnya
Gagas Jakarta Fund, Pramono Anung Bakal Siapkan Dana Rp3 Triliun dari APBD Jakarta
Gagas Jakarta Fund, Pramono Anung Bakal Siapkan Dana Rp3 Triliun dari APBD Jakarta

Pramono akan menyisihkan Rp2 triliun sampai Rp3 triliun dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Jakarta untuk pendanaan program Jakarta Fun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kasih Dana Fantastis untuk PT Wijaya Karya
Jokowi Kasih Dana Fantastis untuk PT Wijaya Karya

Penambahan pernyataan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru, Tarifnya 2 Persen
Siap-Siap Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru, Tarifnya 2 Persen

OECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.

Baca Selengkapnya
Strategi Prabowo Agar Danantara Lebih Besar dari Temasek
Strategi Prabowo Agar Danantara Lebih Besar dari Temasek

Danantara berbentuk superholding layaknya Temasek di Singapura.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025

Ketua Banggar, Said Abdullah, berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya