SBY dukung Sri Mulyani pangkas anggaran Rp 133,8 triliun

Merdeka.com - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berencana memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun. Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Lewat akun resmi Twitternya, SBY mengatakan bahwa rencana kebijakan Sri Mulyani sangat tepat dan memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia.

"SMI (Sri Mulyani Indrawati) garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal termasuk "spending cut", serta peningkatan penerimaan pajak yg rasional," ucap SBY dalam akun Twitternya seperti dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (15/8).

SBY menilai Sri Mulyani sangat mengerti permasalahan ekonomi dua tahun terakhir, sehingga solusi yang dipilih sangat tepat dan memang diperlukan.

"Mungkin banyak pihak tak nyaman dgn langkah SMI, tetapi laksana obat yg mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan."

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Pemangkasan anggaran Rp 133 triliun tersebut harus dilakukan karena adanya potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan.

"Hal ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14, 15, kemudian ke-16," jelas Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).

Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, Menkeu mengaku telah melaporkan kepada Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet, bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBNP 2016 menjadi credible, sesuai tema dari Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence, serta trust.

"Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi," tegas Sri Mulyani.