SBY sudah terima saran Yusril soal UU dan PP Minerba

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Menjelang pemberlakuan UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batubara (Minerba), pemerintah dikejar penuntasan pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengakui, pembahasan PP tersebut belum juga rampung. "Nanti akan dibahas, kan masih 12 Januari toh, sudah menjadi perhatian pemerintah," singkat Julian di Istana Negara, Rabu (8/1).

Dia menuturkan, pembahasannya sudah selesai di tingkat kementerian. Dengan kata lain, tinggal finalisasi pembahasan bersama Presiden.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Presiden juga sudah menerima pandangan dari ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra terkait PP tersebut. Sebelumnya Yusril mengatakan, yang perlu dilakukan revisi dari PP ini yakni Pasal 112 angka 4 huruf c. Kelonggaran ekspor diharapkan lebih adil, terutama bagi pengusaha tambang kecil pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

Menanggapi hal itu, pemerintah menyatakan masih akan melakukan kajian. Yang jelas, kata Julian, aturan yang dibuat pemerintah akan dipastikan tidak berdampak buruk. Termasuk menghindari potensi bertambahnya jumlah pengangguran.

"Pak Yusril sudah memberikan pandangan, tapi bagaimanapun peraturan, undang-undang apapun ditujukan untuk kebaikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Kita akan lihat, akan ada sesuatu, konsekuensi yang akan terjadi itu juga sudah kita lihat. Namun yang ingin pemerintah pastikan jangan sampai peraturan yang dijalankan tidak kemudian menjadi sesuatu yang sangat tidak menguntungkan," paparnya.

Dia menegaskan, UU Minerba akan tetap dijalankan sesuai rencana awal yakni 12 Januari 2014. "Tujuannya kan baik membuat mengolah yang punya nilai tambah, tidak semata2 raw material. Kita bahas lagi bagaimana kebijakan atau pelaksanaannya nanti tidak membawa implikasi luas," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Yusril Ihza Mahendra untuk mengkaji pelaksanaan UU Minerba. Tujuannya untuk mencari solusi atas keluhan dan penolakan pengusaha pertambangan terkait UU Minerba. (mdk/noe)