Sebelum Masa Jabatan Habis, Pemerintah Target Kemiskinan Ekstrem Turun Jadi 0 Persen

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan fokus pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem akan turun menjadi 0 persen sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 6,5 persen.

"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (20/2).

Kebijakan tersebut bermakna angka kemiskinan dari keseluruhan total kemiskinan akan menurun. Artinya semua anggaran pendanaan tahun 2023 dan 2024 akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Sehingga para kepala daerah diminta untuk menurunkan angka stunting menuju 3,8 persen.

"Ini akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan," kata dia.

Untuk itu, dalam 2 tahun terakhir ini Pemerintah perlu meningkatkan kinerja demi mencapai tujuan tersebut. Mengingat masa jabatan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin akan berakhir pada tahun depan.

"Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan utk tahun ini dan tahun depan," kata dia.

"Dalam jangka sangat pendek sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi dan Wapress Ma'aruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya," sambungnya.

BPS Ragu

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai target Jokowi untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan angka kemiskinan 7 persen pada 2024 jadi hal yang sulit tercapai.

"Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai 7 persen atau kemiskinan ekstrem di 2,04 persen menjadi mendekati 0 persen, ini sulit rasanya," ujar Margo.

Kemiskinan ekstrem ada di 212 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas pemerintah 2022. Pada 2021 tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret sebesar 3,61 persen, kemudian menurun menjadi 2,76 persen di Maret 2022.

Menurut Margo masalah angka kemiskinan ini bergerak dinamis, sehingga perlu dirancang data dan tata kelola yang baik untuk mencapai target. "Rancangan tersebut perlu dbibangun dan ditetapkan dengan jelas agar semua kementerian lembaga dan daerah ini punya target yang sama di sasaran yang ingin dicapai," kata dia.

Margo menjelaskan, sulitnya tercapai target tersebut karena data tata kelola penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi dengan baik dengan perbaikan data. Perbaikan data menjadi hal yang penting untuk memastikan program yang dibuat pemerintah tepat sasaran.

Untuk itu Margo menilai perlu adanya perbaikan sistematik tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dimulai dari perbaikan tata kelola yakni perbaikan data.

"Kita butuh upaya melakukan tata kelola baru agar bisa mencapai target 2024 baik untuk menurunkan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," pungkas Margo.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com