Sebelum Pandemi, Menkeu Sri Mulyani Sebut Defisit APBN dalam Tren Penurunan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak tahun 2017 pemerintah selalu disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi defisit APBN terus menurun sejak 2017 yang sebesar 2,5 persen dari PDB menjadi 2,2 persen pada 2019.
"Realisasi defisit APBN cenderung menurun dari 2,51 persen terhadap PDB di tahun 2017 menjadi 2,2 persen pada 2019," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/9).
Bahkan lanjut Menteri Sri Mulyani, tahun 2020 sebelum terjadi pandemi Covid-19, defisit APBN direncanakan hanya 1,76 persen dari PDB. Menurutnya, rencana ini menjadi defisit APBN yang paling rendah selama 5 tahun terakhir. Kemudian rasio utang di tahun yang sama juga direncanakan hanya 2,79 persen PDB.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana BRI mempertahankan kinerja keuangannya? 'Kontributor utama penopang kinerja positif BRI tersebut diantaranya adalah penyaluran kredit yang tumbuh double digit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit, kualitas kredit yang terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI', jelas Sunarso.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Artinya APBN yang relatif normal terus dijaga agar sehat dengan tingkat kesinambungan yang tepat dijaga," kata dia.
Pandemi Buat Rencana Berubah
Hanya saja, pandemi yang datang di awal tahun membuat rencana tersebut malah tidak terealisasi. Penerimaan negara dari sisi pajak maupun bukan pajak anjlok. Sementara belanja negara melonjak signifikan karena untuk mendanai penanganan Covid-19 dan dampaknya.
Pemerintah pun terpaksa kembali memperlebar defisit APBN untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Lewat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, pemerintah diberi keleluasaan untuk memperluas defisit APBN sampai tahun 2022. Pelebaran defisit pun dilakukan pada tahun 2020 sebesar 6,1 persen. Lalu di tahun 2021 dan di tahun 2022.
"Tahun 2021 ini melanjutkan upaya yang dilakukan tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2022," kata dia.
Pelebaran kebijakan fiskal ini harus difokuskan pada sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Beban berat APBN ini pun memerlukan perencanan dan penganggaran yang harus makin reaktif dan prudent. Terutama ke depan Indonesia akan dihadapkan pada kondisi pasar keuangan yang terus dinamis dan terjadinya tapering di Amerika Serikat.
Untuk itu, strategi yang sedang dirancang yakni dengan membuat sumber pendapatan APBN yang baru. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi. Agar biaya APBN ekonomi, efisien dan berkelanjutan untuk fiskal jangka panjang.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya