Seberapa Penting Tax Amnesty Jilid II Dilakukan?

Merdeka.com - Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Darussalam, mempertanyakan soal rencana program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang dicanangkan pemerintah. Dia menilai, sejauh ini belum ada argumentasi yang kuat dari pemerintah untuk menjalankan program ini kembali.

Darussalam mengatakan, jika melihat kilas balik tax amnesty yang dilakukan pada 2016-2017, tax amnesty memang dirasa perlu. Lantaran landasan atau tujuan program itu dilakukan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset di luar negeri agar masuk ke Indonesia.

"Kebetulan, saya adalah satu pihak yang terlibat langsung mulai dari inisiasi 2014, datang ke kampus untuk jelaskan tujuan dan latar belakang sampai diakhiri menjadi saksi ahli di MK mewakili pemerintah kenapa butuh tax amnesty pertama," tutur dia dalam kongkow bisnis di Jakarta, Rabu (14/8).

"Kalau memang dibuat tax amnesty II, apakah ada argumentasi yang kuat seperti tax amnesty I?," sambung dia.

Darussalam mengatakan, apabila pemerintah ingin melakukan tax amnesty kembali, harus ada justifikasi yang sangat kuat untuk melakukan itu. Sebagai komparasinya adalah apa yang tengah dilakukan pada tax amnesty jilid pertama.

"Pengalaman di AS bisa dijadikan contoh. Di awal-awal pemberian tax amnesty itu memberikan penghasilan penerimaan negara sangat signifikan. Tapi begitu tax amnesty jilid berikutnya, menurun," kata dia.

Fenomena ini terjadi lantaran para pelaku pengemplang pajak merasa diberikan kelonggaran dengan adanya tax amnesty secara berkelanjutan. "Sehingga yang namanya pengampunan pajak tidak ngaruh lagi karena akan nyambung di jilid berikutnya. Ini yang harus jadi pertimbangan pemerintah," kata dia.

Oleh karenanya, dia lebih menekankan agar pemerintah mendorong pemberian insetif-itu kepada mereka yang patuh terhadap wajib pajak ketimbang harus memberikan tax amnesty. Karena pemberian tax amnesty dinilai justru menjadi insetif bagi ketidakpatuhan wajib pajak.