Sebut Amran paling dilindungi Jokowi, Faisal Basri diserang Kementan

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak bisa mengelola anggaran subsidi di sektor pertanian, terutama subsidi pupuk dan benih. Menurutnya, petani bisa sejahtera dengan besaran anggaran yang diberikan untuk sektor pertanian, namun tak terjadi.

Faisal Basri bahkan menyebut Amran paling dilindungi Presiden Jokowi. Lalu, bagaimana reaksi Kementerian Pertanian?

Kepala Subbidang Data Sosial Ekonomi Kementerian Pertanian, Ana Astrid menjelaskan, anggaran APBN Kementan tahun 2015 ke 2016 turun sebesar Rp 6 triliun dan 2016 ke 2017 turun sebesar Rp 5 triliun. Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp 22,1 triliun.

"Alokasi subsidi pupuk sekitar Rp 31 triliun dan benih Rp 1,2 triliun itu relatif konstan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan hasilnya telah berkontribusi pada produksi," kata Ana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/1).

Ana menegaskan, seluruh anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan fokus komoditas dan lokasi serta dibarangi berbagai regulasi yang tepat sehingga berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Kerja nyata ini buktinya produksi padi 2016 sebesar 79,2 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan tahun 2015. Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4 juta ton setara Rp 38,5 triliun. Demikian juga produksi jagung meningkat.

"Terdapat peningkatan produksi pada 24 komoditas pertanian selama dua tahun terakhir memberi nilai tambah sebesar Rp 171 triliun. Kinerja produksi pangan inilah yang menjadi domain Kementerian Pertanian," tegas Ana.

Ana menuturkan, pada tahun 2016 Indonesia tidak ada impor beras medium. Pemerintah tahun 2016 tidak mengeluarkan rekomendasi maupun izin impor beras Bulog. Bahkan stok beras Bulog saat ini sekitar 1,7 juta ton cukup aman sampai tujuh bulan ke depan dan ditambah lagi kini memasuki panen raya padi yang berarti pangan cukup aman tanpa impor.

"Untuk diketahui impor beras medium pada awal tahun 2016 itu merupakan luncuran dari impor beras 2015. Jadi Indonesia kini sudah tidak impor beras, ya Saudara Faisal Basri jangan kecewa ya," ujar Ana.

Menurut Ana, Faisal Basri tentunya sangat paham bahwa kesejahteraan petani bukan hanya dilihat dari NTP dan NTUP. Selama Januari-Desember 2016 ini NTP sebesar 101,7 atau naik 0,18 persen dan NTUP sebesar 109,8 atau naik 2,47 persen dibandingkan 2015.

Indikator yang mencerminkan kesejahteraan petani juga dilihat data BPS bahwa penduduk miskin di pedesaan September 2016 sebanyak 17,28 juta jiwa turun 0,39 juta jiwa dibandingkan Maret 2016 sebanyak 17,67 juta jiwa turun 0,22 juta jiwa dibandingkan September 2015. Sebelumnya periode September 2015 jumlah penduduk miskin di pedesaan 17,89 juta jiwa turun 46 ribu dari 17,94 juta jiwa pada Maret 2015.

Demikin juga Indeks gini rasio di pedesaan Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 sebesar 0,329.

"Ini kan menunjukkan tingkat kesejahteraan meningkat dan ketimpangan pengeluaran penduduk di desa semakin kecil," lanjut Ana.

Ana menegaskan tidak mungkin Kementan bekerjasama dengan para pendukung impor dan mafianya. Juga tidak betul Kementan menawari proyek-proyek, bahkan kalaupun ada proposal dari mereka pun pasti akan ditolak. "Kami turut berdoa semoga Saudara Faisal Basri di usia senja ini, selaku Mantan Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas dengan gaji dari negara, ya tolong tuntaskan berantas mafia migas dong," ujar Ana.