Sebut banyak lapangan pekerjaan, pemerintah dinilai pepesan kosong
Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan saat ini pemerintah masih memiliki 184.000 lapangan pekerjaan, dimana dari jumlah tersebut baru terealisasi sebesar 21.000 pekerja. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di beberapa perusahaan besar.
Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Hilman Firmansyah mengatakan pemerintah hanya memberi 'pepesan kosong' kepada masyarakat.
"Sampai detik ini pemerintah masih bersikukuh data PHK tidak terbukti," ujar Hilman di Jakarta, Minggu (14/2).
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Mengapa HPL perkiraan? Perlu dicatat bahwa perhitungan HPL berdasarkan tanggal pembuahan pertama bersifat perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada variasi siklus menstruasi dan faktor-faktor lainnya.
-
Kenapa perusahaan teknologi PHK karyawan? Pengurangan tenaga kerja ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, didorong oleh langkah penghematan biaya, upaya restrukturisasi, dan pergeseran strategi menuju teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
Lebih lanjut, Hilman menegaskan maraknya PHK yang terjadi bukan karena buruh menuntut kenaikan gaji, melainkan karena daya beli masyarakat yang berkurang.
"Ya anda bisa bayangkan kami bersama (Presiden KSPI) Said Iqbal langsung datang ke pabrik Toshiba di Cikarang, direkturnya sendiri bilang kalau mereka hengkang dan mem-PHK pekerjanya bukan karena permintaan upah yang tinggi melainkan karena daya beli masyarakat yang rendah," jelas dia.
Selain itu, kata dia, kenaikan kebijakan upah yang hanya sebesar 15 persen dinilai menjadi biang keladi penurunan daya beli masyarakat tersebut.
"Anda bisa bayangkan untuk kebijakan UMP kemarin yang hanya naik 15-20 persen tidak bisa menutupi kebutuhan buruh. Perusahaan Jepang yang berbasis elektronik yang kemarin PHK sebagian besar karyawan karena tidak ada daya beli masyarakat. Mereka memproduksi tidak ada daya beli," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaSritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara
Baca SelengkapnyaFajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Baca SelengkapnyaJumlah pengangguran Indonesia disebut per Februari 2024 turun menjadi 7,2 juta orang, terendah sejak 1997.
Baca SelengkapnyaPemerintah berkomitmen untuk hadir bersama para buruh dalam menghadapi situasi ini.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca Selengkapnya