Sederet penyebab sopir taksi online masih menolak aturan anyar
Merdeka.com - Aliansi Nasional Driver Online (Aliando), kemarin, menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan. Mereka menuntut agar PM 108 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 1 November lalu dicabut, sebab dinilai merugikan sopir taksi online.
Koordinator Aliando, Aries Renaldi, mengatakan sekitar 5.000 sopir taksi online dari berbagai daerah telah berada di Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tersebut.
"Sudah di atas 5.000 dari Yogyakarta ngirim, Surbaya ngirim, Bandung ngirim. Paling banyak dari Jawa Barat. Dari Tegal bahkan sampai naik bus," kata Aries di depan Kantor Kemenhub, Jakarta.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Siapa yang berencana untuk memblokir aplikasi Online Travel? Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
-
Kenapa APK Pemilu 2024 dilarang di transportasi umum? Larangan itu guna menjaga kondusifitas penumpang.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengomentari aksi unjuk rasa yang dilakukan para driver (sopir) taksi online. "Saya prihatin masih ada yang tidak puas. Tapi saya membuka diri untuk diskusi," kata Menteri Budi.
Aries mengungkapkan, para sopir taksi online merasa keberatan dengan semua aturan yang tertuang dalam PM 108 2017 tersebut. "Permintaan kami satu saja, cabut PM 108," ujarnya.
Aries mengaku tidak paham alasan pemerintah menerbitkan aturan tersebut. Sebab, taksi online bukan tergolong angkutan publik.
"Kita bukan angkutan publik kita adalah sewa online. Kita intinya itu. Jadi sebenarnya kita kenapa digiring ke dalam opini sebagai transportasi publik? Itu yang kami bingung."
Selain itu, pemasangan stiker di badan mobil juga dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan mereka. Sebab, masih ada kejadian di mana sopir dianiaya atau dirusak kendaraannya oleh oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaan taksi online.
"Ini tak perlu sticker memang bukan angkutan umum. Tidak ada stiker saja kita tidak aman apalagi dengan adanya stiker," kata Aries.
Dia menambahkan KIR juga dinilai tidak perlu dilakukan. Sebab, dia mengklaim kendaraan taksi online rata-rata merupakan kendaraan baru dengan usia pemakaian di bawah 5 tahun.
Kondisi kendaraan dipastikan selalu berada dalam kondisi laik jalan. Sebab, perawatan-perawatan rutin masih dalam tanggungan pabrik.
"Tidak harus di KIR karena kita mobil di bawah 5 tahun semua jadi masih dalam kondisi layak pakai tidak seperti angkot-angkot di jalan raya. Dijamin sehat karena kita perawatan berkala tetap berjalan." (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSaat ini, sejumlah rekan profesi pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite.
Baca SelengkapnyaRibuan pengemudi ojol menyampaikan uneg-uneg mereka soal kebijakan yang diberlakukan oleh pihak aplikator.
Baca SelengkapnyaRatusan pengemudi ojek online memadati kawasan Patung Kuda untuk menajih janji pemerintah.
Baca SelengkapnyaDemi mendapatkan insentif, pengemudi bahkan harus tetap bekerja saat hari raya.
Baca SelengkapnyaOjol berencana menggelar unjuk rasa pada hari ini soal pemotongan tarif yang dianggap membebankan mitra driver.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaAspirasi disampaikan saat demontrasi di Patung Kuda, Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Kamis (29/8).
Baca SelengkapnyaPengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol.
Baca SelengkapnyaSebab, ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.
Baca SelengkapnyaAksi yang dilakukan oleh para awak angkutan dilakukan karena sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca Selengkapnya