Sederet persoalan energi menanti sentuhan Jokowi

Merdeka.com - Walaupun ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia, pasangan Jokowi - JK melihat ekonomi Indonesia berdiri di atas pondasi rapuh akibat berlanjutnya masalah kemiskinan, dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.

Pasangan yang bakal dilantik menjadi orang nomor satu dan dua di negeri ini menekankan pemecahan masalah tersebut mengacu pada tiga masalah utama, yakni pembangunan manusia, kedaulatan energi dan kedaulatan pangan.

Untuk mewujudkan kedaulatan energi, pasangan ini menjanjikan terobosan dan strategi peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis teknologi. Persoalan utama di sektor energi adalah minimnya investasi migas serta rendahnya ketersediaan infrastruktur migas.

Jokowi menegaskan, energi masuk dalam sektor utama yang harus diperkuat. "Energi dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya karena ketahanan energi harus kita kuasai sendiri," ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun, implementasinya tidak mudah. Jokowi dihadapkan pada sederet persoalan yang pada akhirnya membuat ketahanan energi dalam negeri keok dari negara lain. Dewan Energi Nasional (DEN) beberapa kali membeberkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi untuk mewujudkan ketahanan energi. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

Cadangan energi cuma 20 hari

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran mengatakan, cadangan energi nasional hanya untuk operasional. Bukan cadangan penyanggah yang strategis. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan negara lain seperti Jepang.

"Cadangan kita cuma cadangan operasional untuk 20 hari. Itu juga BBM Pertamina. Jepang itu punya tunnel di bawah bukit dengan diameter 30 meter dan panjang 500 meter secara paralel. Tunnel itu di bawah batu granit. Tempat ini diisi LNG yang mereka beli dari Indonesia dan Qatar," ucap Tumiran dalam seminar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (9/10).

Jangankan dibandingkan dengan Jepang, ketahanan energi Indonesia juga kalah dari Singapura. Negara tetangga yang notabene tidak punya sumber daya alam namun memiliki jaringan infrastruktur pipa yang bisa menjadi Hub jaringan pipa Asia Pasifik.

"Jepang bisa bertahan dengan cadangan energinya satu tahun. Sedangkan Singapura punya pipa pipa dan tengki yang siap menjadi Hub transaksi gas Asia Pasifik. Mereka sudah berlebih kita masih kurang makan," tegasnya.

Energi nasional diobral

Pengelolaan energi dalam negeri dinilai salah kaprah. Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran menyayangkan sumber energi yang berasal dari perut bumi Indonesia justru dimanfaatkan tetangga. Dia menyadari, ini bukan murni kesalahan pemerintah tapi karena adanya keputusan tidak cerdas di masa lalu.

"Sumber energi kita untuk tetangga karena diekspor, sedangkan anak sendiri kelaparan. Itu ada keputusan tidak cerdas," ucap Tumiran di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/10).

Dia mencoba berkaca dari negara lain yang dinilai lebih cerdas dalam pengelolaan energi. Semisal China dan Jepang, yang justru menyimpan cadangan energi mereka.

Dua negara tersebut tidak pernah mengekspor sumber daya alam. Sebaliknya, justru mengambil kebijakan untuk mengimpor.

"China mereka tidak ada ekspor energi, Jepang dan Korea mereka impor energi. Kita tidak, masih ingin mencari dan mengharapkan uang dari energi kita," tegasnya.

Infrastruktur kelistrikan keok dari negara lain

Realitas kondisi kelistrikan Indonesia sangat menyedihkan. Di samping rasio elektrifikasi yang masih kecil, kapasitas infrastruktur kelistrikan Indonesia juga sangat jauh tertinggal. Hal ini berdampak pada tidak berkembangnya industri di dalam negeri.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, menyebut kapasitas kelistrikan Indonesia hanya 0,2 Kw per kapita. Angka ini tertinggal jauh dari Singapura yang mencapai 2,7 Kw per kapita dan Malaysia sebesar 0,95 Kw per kapita.

"Ini belum cukup untuk jadi basline industri dalam negeri. Bahkan kita masih di bawah Vietnam," ucap Tumiran di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/10).

Cabut subsidi BBM

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar menilai tudingan banyak pengamat bahwa tata niaga minyak dan gas (migas) di Indonesia dikuasai mafia tidak keliru. Biang keladi munculnya mafia, menurut Andang, adalah pandangan pemerintah yang masih menempatkan minyak sebagai komoditas. Ini diperparah dengan sikap pemerintah memberikan subsidi BBM sehingga timbul disparitas harga.

"Subsidi membuat terjadinya penyelewengan kayak di Batam, padahal sudah lima tahun, mestinya itu bisa lebih berkurang," cetusnya.

Andang yang lama berkarir di perusahaan minyak multinasional, Hafco, ini menilai salah satu rekomendasi DEN ke Presiden Terpilih Joko Widodo adalah mencabut sepenuhnya subsidi.

Itu langkah awal buat mengunci gerak mafia migas. Penanganan oleh presiden penting, karena mengubah struktur industri nasional saat ini butuh kemauan politik pemerintah.

"Kemauan politik enggak ada, struktur industri enggak bisa diubah. Kalau subsidi dicabut, (praktik mafia) pasti akan lebih menurun," kata Andang.

Hilangkan ketergantungan energi fosil

Rancangan Kebijakan Energi Nasional telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 Januari lalu. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang terkait Rencana Umum Energi Nasional.

Salah satu saran DEN kepada pemerintahan Jokowi-JK adalah mengurangi ekspor bahan mineral atau migas strategis, khususnya batu bara dan gas. Dengan mendorong pengurangan ekspor tersebut, DEN yakin pemerintah akan terpacu untuk serius menjalankan skenario menghentikan ketergantungan atas energi fosil. (mdk/noe)