Sederet PR untuk Dirut dan Komisaris Baru Garuda Indonesia

Merdeka.com - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) menyetujui Irfan Setiaputra ditetapkan menjadi Dirut Garuda Indonesia menggantikan Ari Ashkara. Sedangkan jabatan Komisaris Utama ditempati mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti para direksi dan dewan komisaris baru. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie menyebutkan empat PR petinggi baru maskapai negara yang harus segera diselesaikan.

Pertama, terkait utang yang jatuh tempo pada bulan Mei 2020 sebesar USD 500 juta atau Rp6,84 triliun. Menurutnya, utang ini tidak mungkin dibayar dengan uang modal dari hasil bisnis. Sehingga, dia menyarankan adanya pinjaman lain dengan bunga yang lebih murah.

"Utang barunya harus lebih murah daripada utang lama. Kalau enggak gitu, ya mau gimana," kata Alvin di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Kedua, direksi dan komisaris baru harus bisa memperkuat rasa kebersamaan di tubuh perusahaan. Menurutnya, saat ini dia melihat internal Garuda Indonesia masih terkotak-kotak. Padahal Garuda memiliki karyawan yang jumlahnya ribuan.

PR Lainnya

Ketiga, meski Garuda Indonesia merupakan perusahaan milik negara, dia meminta perusahaan BUMN ini jauh dari campur tangan politik. Sebagai perusahaan, Garuda Indonesia harus murni melaksanakan tugas yang diberikan negara. Bukan di bawah kendali menteri atau pejabat lainnya

Keempat, Alvin meminta Garuda Indonesia melakukan pemeriksaan armada, seperti puluhan pesawat jenis Boeing 737-800 yang sudah berusia 8-10 tahun. Terlebih lagi, biaya pergantian pesawat baru tidak murah, di mana pesawat kelas Boeing 737-800 harganya USD 80 juta atau Rp1,09 triliun.

"Memang tidak bermasalah jika dilihat dari aspek keselamatan. Tapi dari aspek efisiensi dan daya tarik kepada penumpang ini sudah menurun," sambung Alvin.