Sederet Program Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggulirkan sejumlah program untuk membantu akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya melalui program padat karya dengan anggaran Rp46,51 miliar.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, saat ini realisasi dari program tersebut sudah mencapai 80 persen.

"Pada 2020 ini kami punya anggaran yang akan didedikasikan langsung kepada para pekerja sebesar Rp46,1 miliar. Utamanya untuk ibu-ibu, itu sudah 80 persen. Artinya hampir kami selesaikan untuk padat karya," kata dia dalam webinar Markplus Government Roundtable Series 2: Peran Perhubungan dalam Pemulihan Ekonomi, Senin (26/10).

Budi berharap, program ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dalam situasi pandemi. "Kami memanfaatkan masyarakat di sekitar pekerjaan itu untuk pekerjaan yang mudah. Seperti bersih-bersih terminal atau dermaga, mengecat dan sebagainya, tidak perlu skill khusus," kata Budi.

Selanjutnya

Selain padat karya, Kementerian Perhubungan juga memiliki program Subsidi Perintis Bus sebesar Rp395,82 miliar. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjangkau daerah terpencil di Tanah Air. Budi menyebutkan, program ini paling banyak diimplementasikan di Papua, Kalimantan, dan Sumatera.

"Subsidi perintis bus sebesar Rp395,82 miliar ini kami lakukan pelayanannya terhadap daerah yang terpencil. Paling banyak di Papua, Kalimantan dan Sumatera," kata Budi.

Dia menambahkan, operator yang terlibat dalam program ini tidak terbatas. Artinya, baik damri maupun kelolaan swasta, dapat andil dalam perintis bus ini. Di sisi lain, Budi mengatakan program ini juga untuk menunjang tol laut yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Berikutnya yang terbaru, yakni subsidi angkutan logistik. "Tadinya kita tidak mengenal subsidi angkutan logistik. Tapi di 2020, untuk mendukung tol laut, sekarang kita siapkan Rp20 miliar," kata Budi.

Kemudian juga untuk lelang tidak mengikat sebesar Rp1,5 triliun. Serta kebijakan angkutan logistik lainnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6