Sejarah 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi pembina upacara dalam apel peringatan hari Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam sambutannya, Menteri Sri Mulyani mengisahkan sejarah dipilihnya tanggal 14 Juli sebagai hari pajak.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan bahwa para pendiri bangsa sangat menyadari pentingnya pajak sebagai tulang punggung bangsa. Hal tersebut tampak dalam dimasukkannya pengaturan instrumen pajak dalam rancangan UUD 1945 yang diusulkan oleh BPUPKI pada 14 Juli 1945.

"Sehingga, 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak, sebagai tonggak untuk memelihara, menjaga, dan melaksanakan tugas konstitusional," kata dia di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Sabtu (14/7).

Pentingnya pajak dalam pemikiran para pendiri negara inilah yang menurut Menteri Sri Mulyani harus ditanamkan oleh segenap petugas pengumpul pajak untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Jajaran DJP harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak. Pelayanan kepada wajib pajak tetap harus diberikan dengan service quality yang terbaik dengan mengedepankan azas keadilan, kepastian dan tidak memberikan pelayanan yang menyalahi aturan," tegasnya.

Jika kesadaran ini dipegang sungguh oleh para petugas, maka proses pengumpulan pajak akan terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sehingga fungsi pajak sebagai tulang punggung perekonomian dapat terwujud.

"Memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan melalui instrumen perpajakan dapat digunakan untuk menjaga dan mendorong ekonomi nasional dan menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan," tandasnya.