Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selain dwelling time, paket kebijakan XI akan mudahkan UKM & PT Pos

Selain dwelling time, paket kebijakan XI akan mudahkan UKM & PT Pos Jokowi umumkan paket kebijakan ekonomi. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI pada siang hari ini sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor Presiden. Paket ini nantinya akan berisi lima poin kebijakan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, dari lima poin paket kebijakan yang akan disampaikan, beberapa diantaranya adalah pertama terkait upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pertarungan ekonomi global. Secara rinci, dia menjelaskan akan ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk masyarakat yang memang perlu proteksi.

"Yang kedua berkaitan dengan area untuk pelabuhan akan ada standardisasi. Dengan itu pasti memudahkan dan biaya lebih murah, bahkan dwelling time juga akan berkurang," kata Pramono usai membuka acara Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

Selain itu, terang dia, ada beberapa hal lainnya termasuk optimalisasi kantor pos. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap PT Pos Indonesia ini lantaran fungsi kantor pos sejauh ini mengalami perubahan. Namun, dia tidak merinci perubahan yang dimaksud seperti apa.

"Padahal kantor pos mempunyai networking yang luar biasa. Ini akan diatur oleh pemerintah. Nanti detailnya disampaikan oleh pak Darmin Nasution (Menko Perekonomian)," tuntasnya.

Pengumuman ini sendiri akan disampaikan sebelum digelarnya dua rapat terbatas (ratas). Adapaun dua ratas pada hari ini yaitu ratas Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek dan Palembang dalam rangka Asian Games Ke-18 dan Dana Pembebasan Jalan Tol berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB,

"Ratas kedua soal Lanjutan Pembahasan Dwelling Time dan Tol Laut," jelasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Poin-Poin Perubahan dalam UU IKN
Ini Poin-Poin Perubahan dalam UU IKN

Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia

Impor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.

Baca Selengkapnya
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

Baca Selengkapnya
Tiba di Tanah Air, Pekerja Migran Bisa Daftar IMEI Gratis
Tiba di Tanah Air, Pekerja Migran Bisa Daftar IMEI Gratis

Pekerja migran Indonesia yang tiba dari luar negeri ke tanah air akan diberikan IMEI saat tiba di Indonesia tanpa dikenai biaya.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Pekerja Migran Gratis Kirim Barang ke Luar Negeri, Tapi Ada Syaratnya
Aturan Baru: Pekerja Migran Gratis Kirim Barang ke Luar Negeri, Tapi Ada Syaratnya

Kemenkeu memberikan kemudahan bagi para PMI yang hendak melakukan pengiriman barang ke luar negeri

Baca Selengkapnya
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha

UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Satgas Beberkan Bukti UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM dan Pekerja
Satgas Beberkan Bukti UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM dan Pekerja

Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).

Baca Selengkapnya
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Barang Kiriman TKI dan TKW Ditahan Bea Cukai Kini Bisa Diambil
Info Terbaru: Barang Kiriman TKI dan TKW Ditahan Bea Cukai Kini Bisa Diambil

Aturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya