Selain dwelling time, paket kebijakan XI akan mudahkan UKM & PT Pos
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI pada siang hari ini sekitar pukul 13.30 WIB di Kantor Presiden. Paket ini nantinya akan berisi lima poin kebijakan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, dari lima poin paket kebijakan yang akan disampaikan, beberapa diantaranya adalah pertama terkait upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pertarungan ekonomi global. Secara rinci, dia menjelaskan akan ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk masyarakat yang memang perlu proteksi.
"Yang kedua berkaitan dengan area untuk pelabuhan akan ada standardisasi. Dengan itu pasti memudahkan dan biaya lebih murah, bahkan dwelling time juga akan berkurang," kata Pramono usai membuka acara Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
-
Apa itu 2024 PT5? Asteroid ini kemudian dikenal sebagai bulan kedua atau bulan mini. Dikatakan bahwa bulan mini adalah asteroid kecil yang terperangkap sementara oleh gravitasi Bumi sebelum melanjutkan perjalanannya.
-
Apa yang mau dijalankan Kementan di 2025? Ketua Marga Gebze di Kampung Urumb (Dusun Serapuh) Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Johanes Gebze mengajak masyarakat Papua Selatan untuk sama-sama mendukung penuh kegiatan cetak sawah yang akan dijalankan pemerintah di tahun 2025 mendatang.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Selain itu, terang dia, ada beberapa hal lainnya termasuk optimalisasi kantor pos. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap PT Pos Indonesia ini lantaran fungsi kantor pos sejauh ini mengalami perubahan. Namun, dia tidak merinci perubahan yang dimaksud seperti apa.
"Padahal kantor pos mempunyai networking yang luar biasa. Ini akan diatur oleh pemerintah. Nanti detailnya disampaikan oleh pak Darmin Nasution (Menko Perekonomian)," tuntasnya.
Pengumuman ini sendiri akan disampaikan sebelum digelarnya dua rapat terbatas (ratas). Adapaun dua ratas pada hari ini yaitu ratas Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek dan Palembang dalam rangka Asian Games Ke-18 dan Dana Pembebasan Jalan Tol berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB,
"Ratas kedua soal Lanjutan Pembahasan Dwelling Time dan Tol Laut," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaImpor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.
Baca SelengkapnyaPekerja migran Indonesia yang tiba dari luar negeri ke tanah air akan diberikan IMEI saat tiba di Indonesia tanpa dikenai biaya.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaKemenkeu memberikan kemudahan bagi para PMI yang hendak melakukan pengiriman barang ke luar negeri
Baca SelengkapnyaUU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca SelengkapnyaAglomerasi pabrik diperuntukkan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan menengah
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaDimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca SelengkapnyaProgram insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaAturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya