Selain impor, ini solusi jaga stabilitas pasokan beras RI

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebab, hal ini tentunya bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam melakukan swasembada pangan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras tersebut untuk memperkuat stok beras dalam negeri. Terlebih lagi, harga beras di beberapa daerah mengalami kenaikan bahkan melebih harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 9.500 per kg.

"Kami memasok beras impor. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas," kata Enggar, Kamis (11/1) malam.

Kebijakan ini pun sontak membuat para petani berteriak. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengatakan keputusan pemerintah membuka keran impor beras khusus akan membuat petani rugi. Hal ini sesuai pengalaman sebelumnya di mana petani akan merugi setelah pemerintah memutuskan untuk impor beras.

"Pengalaman lalu-lalu, belum impor saja tapi sudah masuk ke media langsung drop harga. Belum ketok palu sudah jatuh harga. Ini yang dikhawatirkan. Kalau seperti ini petani jadi tidak bergairah," kata Winarno melalui keterangan resminya, Jumat (12/1).

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal menjaga kedaulatan pangan. Dilihat dari melambungnya harga beras di banyak daerah di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.

Untuk itu, Henry meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan.

"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry.

Lalu apakah impor merupakan solusi? Klik selanjutnya. (mdk/azz)