Follow
Selain pangkas subsidi, pemerintah diminta tekan inefisiensi PLN
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta pemerintah tidak hanya fokus memangkas subsidi listrik. Tetapi juga harus menyelesaikan persoalan inefisiensi biaya produksi listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Ini juga menjadi masalah. Rasio biaya pokok PLN itu 91 persen, sementara di luar negeri rata-ratanya 82 persen. Jadi ada yang tidak beres," tegasnya dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).
Menurutnya, inefisiensi terjadi lantaran PLN masih membeli energi primer untuk pembangkit listrik dengan harga mahal. Untuk memangkas itu, PLN butuh dukungan pemerintah.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Apa yang naik 90% di Pertamina? Lonjakan tertinggi terjadi pada Pertamax Turbo dengan jumlah 938 kiloliter (KL)/hari, naik 90,7% dibandingkan penjualan normal 492 KL/hari.
-
Apa yang dimaksud dengan persentase kenaikan? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan. Dengan menghitung persentase kenaikan, pelaku usaha atau perusahaan dapat memiliki patokan untuk membandingkan kenaikan keuntungan, produksi barang, atau penjualan.
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
"Berani nggak berhadapan dengan calo? Jokowi harus buktikan bisa menegakkan pemerintahan bersih, bebas KKN dan korupsi."
Anggota DPD DKI Jakarta Abdul Aziz Khafia seia sekata. Dia berharap PLN tetap menjadi non-listed public company.
"Pada dasarnya pembentukan konsep tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan dari good corporate governance. Tapi pemerintah juga harus hati-hati."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca Selengkapnya
PLN menyetorkan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun.
Baca Selengkapnya
PLN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan listrik.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca Selengkapnya
Program ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.
Baca Selengkapnya
PLN berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Selain pelanggan rumah tangga, ada empat golongan lain yang berhak menerima subsidi listrik.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca Selengkapnya
Usulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca Selengkapnya