Selain pengurangan karyawan, ini dampak lain dari lemahnya Freeport

Merdeka.com - Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menilai, keinginan pemerintah mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara masih belum mencapai kesepahaman dengan pelaku usaha pertambangan.

Akibatnya, PT Freeport Indonesia melakukan penghematan sebagian besar pengeluaran modal dan pembiayaan ekspansi akan dibatalkan, kontrak-kontrak pendukung yang non-operasional akan ditinjau dan diubah atau dibatalkan sesuai kebutuhan, dan Program Transisi Grasberg akan ditinjau kembali untuk ditangguhkan.

"Selain itu, pengaturan Roster Kerja akan ditinjau kembali dan digantikan dengan perubahan Roster Kerja yang lebih optimal," kata Ketua GSPF Mikael Adii melalui keterangannya di Timika, Jumat (17/2).

Dengan adanya langkah-langkah penghematan tersebut, telah berdampak terhadap kelangsungan kerja dari 33.200 karyawan, sekaligus bekerja guna mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup 99.000 keluarga. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah terganggunya pelayanan kesehatan bagi 112.974 Masyarakat yang selama ini dilayani secara gratis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat.

Terganggunya pelayanan kesehatan bagi 28.564 masyarakat yang selama ini dilayani secara gratis di Rumah Sakit Banti, terganggunya pelayanan kesehatan bagi 54.138 masyarakat yang selama ini dilayani secara gratis di klinik-klinik yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Jumlah total yang akan terkena dampak pelayanan kesehatan sebanyak 195.766 orang, terganggunya pelayanan Beasiswa bagi Putra – Putri Amugme dan Komoro yang selama ini didukung oleh PT Freeport Indonesia melalui lembaga-lembaga mitra PT Freeport Indonesia, dan terganggunya roda perekonomian Kabupaten Mimika yang 91 persen PRDB-nya ditopang oleh keberadaan PT Freeport Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengeluarkan interoffice memorandum mengenai situasi terkini operasi PTFI pada 11 Februari 2017 silam. Salah satu isinya adalah terkait rencana perusahaan mengurangi atau memecat karyawan mulai minggu depan.

Dalam surat ini dijelaskan, pengurangan karyawan dilakukan karena pabrik pengolahan telah dihentikan pada Jumat (10/2) dan saat ini tidak lagi memproduksi konsentrat tembaga. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada Januari 2017 yang membuat Freeport tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga dan dinilai melanggar hak PTFI dalam Kontrak Karya.

"Sebagai akibatnya, kami akan menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi yang akan berdampak pada pengurangan karyawan mulai minggu depan," kutipan isi interoffice memorandum PTFI yang beredar di kalangan wartawan.