Selain subsidi, ini skema penyelamatan PLN saat harga DMO batubara dicabut

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pencabutan aturan harga batubara dalam kewajiban penjualan dalam negeri atau DMO (Domestic Market Obligation) bakal memberatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurutnya, beban keuangan PLN semakin berat dalam biaya pengoperasian pembangkit.

"Kalau DMO dicabut dan PLN membeli batubara dengan harga pasar, sudah pasti ada kenaikan beban biaya pembangkit," ungkap kepada Merdeka.com, Sabtu (28/7).

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan yang dapat meringankan beban PLN. Hal ini perlu untuk menekan kerugian perusahaan setrum negara tersebut.

Pemerintah, kata dia, dapat membantu PLN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek-proyek penugasan, seperti listrik desa. Selain itu, pemerintah dapat menurunkan target PLN untuk menekan belanja modal.

"Kalau saat ini kebijakan DMO dengan harga batubara yang dipatok itu cukup ideal. Selain itu, PLN perlu kurangi belanja Capex-nya. Jadi perlu ada penyesuaian dengan rencana pembangunan proyek-proyek 35 GW," tuturnya.

Fabby menambahkan, PLN juga tentu akan terbebani dengan keharusan menjaga agar tarif listrik dasar (TDL) tidak naik. "Apakah kenaikan biaya produksi kemudian diikuti oleh kenaikan TDL, hal ini harus melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Secara politis kenaikan TDL saat ini (tahun politik) bukan pilihan. Jadi saya kira pemerintah tidak akan lakukan penyesuaian tarif."

"Kalau biaya produksi PLN meningkat dan biaya tersebut tidak dapat ditutupi dari tarif dan subsidi tentunya PLN dapat mengalami tekanan finansial, baik cash flow maupun kerugian (loss)," imbuhnya.