Selain Trump, pajak Google juga jadi bahasan menkeu sedunia

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja kembali dari pertemuan negara G-20 di Jerman. Dalam pertemuan membahas mengenai International Taxation dan digital economy dan juga terkait perpajakan beberapa perusahaan Over The Top (OTT) seperti Google dan Amazon.

"Di dalam G-20 mengenai International Taxation juga dibahas mengenai digital economy. Sehingga, para menkeu bahas soal gimana dengan makin besarnya peranan e-commerce dan digital economy maka otoritas pajak seluruh dunia alami bahwa perlu dilakukan kesiapan dan kerja sama yang lebih baik," kata Menkeu Ani, sapaan akrabnya di kantornya, Rabu (22/3).

Terkait pajak Google, katanya, ini juga menjadi tantangan bagi negara-negara yang tergabung di G-20, terlebih saat ini masuk era digital. "Karena operasi dari company across border seperti Google, Amazon, dan yang lain-lain itu menimbulkan juga tantangan dari sisi pengumpulan pajak di semua negara. Negara-negara maju dan kita semua bahas secara cukup detail bagaimana dalam hadapi digital economy dari sisi perpajakan. Sehingga perusahaan ini tidak lakukan double standard di beberapa negara," jelasnya.

Menurutnya, Indonesia harus mengambil kesempatan baik ini untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait penanganan penyelesaian masalah perpajakan untuk perusahaan OTT termasuk google.

"Ini adalah salah satu yang kami perbaiki dan kesepakatan di bidang internatioanl taxation adalah peluang yang baik dan kita harus mengambil manfaat dan menjaga kepentingan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan negara-negara G-20 tak menemukan kesepakatan mengenai arah kebijakan perdagangan. Hal ini disebabkan kerena pemerintahan baru Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump menerapkan proteksionisme.

"Namun pada pertemuan G-20 saat ini, tidak ada kesepakatan mengenai arah (kebijakan perdagangan). Jadi mereka tetap sepakat bahwa trade memang diperlukan namun AS menyampaikan bahwa mereka ingin agar trade yang fair dan definisi dari fair oleh AS adalah sesuai dengan kebutuhan AS sendiri yang tak selalu sama dengan fair dari sisi internasional," ujar Ani.