Seluruh Pemerintah Daerah Diminta Gerak Cepat untuk Kendalikan Inflasi

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta daerah-daerah di Indonesia bisa mencontoh pemerintah provinsi Jawa Timur mengenai pengendalian inflasi pangan.

Menurut Perry, 46 kantor cabang BI telah menjadi bagian bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan. Termasuk di dalamnya terdapat sekitar 43 kerja sama antara BI dan pemerintah daerah hingga upaya operasi pasar guna menahan harga bahan pangan.

"Ini Jawa Timur yang sudah bergerak cepat, tapi daerah lain juga perlu melakukan ini, bagaimana kejelasan untuk penggunaan anggaran dari yang 2 persen tadi untuk membantu angkutan (umum)," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, di Jawa Timur, Rabu (14/9).

Besaran 2 persen yang dimaksud Perry adalah alokasi dari dana transfer umum (DTU) untuk digunakan sebagai bantalan sosial di masyarakat di masing-masing daerah. Harapannya, dengan alokasi tersebut mampu meredam kenaikan inflasi imbas disesuaikannya harga BBM Subsidi.

"Kemudian juga bantuan sosial karena berbagai daerah perlu juga didampingi dengan aparat penegak hukum supaya ini betul-betul pemda ini merasa tenang dan bisa menyalurkan, tidak kemudian merasa ragu-ragu untuk melakukan," tuturnya.

Selain itu, Perry juga mengingatkan kalau pemda perlu menggelar operasi pasar dan melakukan kerja sama antar daerah. Misalnya, banyak daerah yang mengalami kelebihan suplai salah satu komoditas tertentu, maka itu bisa disalurkan ke daerah yang defisit.

Dia juga meminta masyarakat untuk emanfaatkan beras produksi lokal, sehingga mampu memberikan keseimbangan harga di pasaran. "Seperti beras, kita juga kelebihan beras sebetulnya, tapi kenapa harga beras naik? barangkali juga karena sebagian produksinya (tidak merata)," kata dia.

Saat ini, pemerintah perlu berupaya untuk menahan inflasi inti atau inflasi daya beli di angka 3 persen. Maka, inflasi pangan yang jadi sektor paling berperan perlu terus dikendalikan lebih serius.

"Dengan demikian pengendalian inflasi pangan bergejolak, engendalian inflasi administerd prices itu menjadi kunci negara kita bisa mensejahterakan rakyat agar memang tidak kemudian menurunkan daya beli," terangnya.

Di sisi yang sama, mengendalikan dampak turunan dari penyesuaian harga BBM juga menjadi perhatian. Adanya berbagai subsidi seperti BLT BBM, alokasi dana pemda, hingga subsidi upah menjadi salah satu upaya menahan efek turunan kenaikan harga BBm Subsidi.

"Kalau bisa bisa dikendalikan maka dampak selanjutnya ke harga makanan lain dan harga lain bisa dikendalikan. agar inflasi daya beli yang 3 persen itu tidak merangkak naik. Maka itu perlu gotong royong dan bersama dari pemerintah pussat dan pemda dan juga berbagai pihak," tuturnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com