Semester II, Jasa Marga sekuritisasi 19 persen saham JORR W1

Merdeka.com - PT Jasa Marga menyatakan siap melakukan sekuritisasi aset tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 di pertengahan tahun ini. Jasa Marga merupakan pemilik minoritas saham di ruas ini sekitar 19 persen.

"19 persen (kepemilikan saham Jasa Marga atas JORR W1) itu akan full dilepas. Soalnya kan kita minoritas. Jadi yang minoritas kita akan lepas. Kita konsentrasi yang mayoritas," ujar Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani, di Jakarta Pusat, Selasa (9/5).

Selain ruas JORR W1, lanjutnya, Jasa Marga juga akan melepas sebagian saham di PT Trans Marga Jateng (TMJ). Saat ini, Jasa Marga memegang 75 persen kepemilikan saham di TMJ.

"Semarang-Solo mau dilepas sebagian. Dikurangin. Semarang-Solo itu PT Trans Marga Jawa Tengah, Jasa Marga mau mengurangi kepemilikannya," ungkapnya.

Jasa Marga, menurutnya, akan mengurangi kepemilikan saham dari kisaran 75 persen ke angka 60 persen atau 55 persen. Dengan demikian, Jasa Marga tetap merupakan pemegang saham terbesar meskipun kepemilikannya berkurang.

"Sekarang kan masih hampir 75 lah. Mau dikurangi jadi 60 atau 55. Nanti tetap majority tapi dikurangi kepemilikannya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembangkan skema sekuritisasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Di mana pemerintah akan mengajak pihak swasta untuk ikut mendanai proyek-proyek infrastruktur dalam negeri.

Dalam skema ini, investor akan memberikan dana di depan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa mengembangkan proyek yang lain. Sementara, investor akan mendapatkan kepastian pendapatan dari proyek yang disekuritisasi (yang sudah jadi).

"Berkaitan dengan program infrastruktur, saya terus akan mendorong sekuritisasi. Pembangunan infrastruktur kita lambat karena kita senang jadi pemilik aset. Saya yakin program pembangunan infrastruktur sudah on track," kata Jokowi.

Dia menjelaskan, skema ini sebenarnya sudah diterapkan beberapa waktu lalu, namun tidak berjalan. Akibatnya, pendanaan pembangunan infrastruktur seluruhnya terbebani kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN sendiri memiliki keterbatasan untuk membiayai infrastruktur.

Dengan demikian, dia meminta agar BUMN bersedia menjual proyek yang sudah matang (brownfield) kepada pihak swasta, dan memulai untuk membangun infrastruktur yang baru. BUMN pun juga tidak perlu khawatir, meski proyek tersebut sudah dijual namun BUMN masih bisa menjadi pemilik aset.

"BUMN yang melepas aset tetap bisa menjadi pemilik. Karena sekuritisasi aset berarti asetnya ditaruh dalam satu wadah seperti reksadana yang kemudian dijual unitnya ke investor bukan sahamnya," jelas Jokowi.