Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempat tertunda, JK optimis RAPBN 2016 diketok bulan ini

Sempat tertunda, JK optimis RAPBN 2016 diketok bulan ini Jusuf kalla. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke kantor Wakil Presiden, Jakarta. Panggilan tersebut guna meminta penjelasan mengenai Rancangan APBN 2016 (RAPBN) yang belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun, JK optimis DPR akan segera menyetujui RAPBN 2016 dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu 30 Oktober 2015. Walaupun, terjadi penundaan persetujuan yang seharusnya disepakati pada 22 Oktober 2015.

"Sudah semua sudah, tinggal ya mudah-mudahan selesai lah. (Tanggal 30 disahkan DPR) Optimis insya Allah," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10).

JK mengaku tak khawatir terhadap penundaan persetujuan RAPBN 2016. Dia berharap DPR dapat menyelesaikan pembahasan RAPBN 2016 pada pekan ini.

"Ya lagi dibahas, mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah selesai," imbuh JK. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024

"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Pelantikan Gubernur Terpilih Rencananya pada 7 Februari 2025
Pelantikan Gubernur Terpilih Rencananya pada 7 Februari 2025

Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan PHPU di MK, maka pihak pasangan calon harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik.

Baca Selengkapnya
IKN Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Ketua Komisi II DPR Harap Prabowo Segera Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota
IKN Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Ketua Komisi II DPR Harap Prabowo Segera Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan siap mendukung target Presiden Prabowo Subianto merampungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 4 tahun.

Baca Selengkapnya
Sebelum Dibawa ke Sidang Paripurna, Sri Mulyani Akui RAPBN 2025 Sudah Dapat Lampu Hijau dari Prabowo-Gibran
Sebelum Dibawa ke Sidang Paripurna, Sri Mulyani Akui RAPBN 2025 Sudah Dapat Lampu Hijau dari Prabowo-Gibran

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya