Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempurnakan Bansos Tunai, Pemerintah Disarankan Salurkan Lewat Fintech

Sempurnakan Bansos Tunai, Pemerintah Disarankan Salurkan Lewat Fintech Penyaluran bansos tunai di SMPN 3 Jakarta. ©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Senior, Mirza Adityaswara mengusulkan, agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disalurkan melalui platform digital. Tujuannya agar bansos non tunai lebih cepat diterima masyarakat dan tepat sasaran.

"Saat ini perbankan menjadi penyalur bansos dan kami rekomendasikan jalur distribusinya ini ditambah biar keterjangkauan ke masyarakat miskin bisa lebih lengkap," kata Mirza dalam Press Briefing: Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penyaluran Bansos, Jakarta, Selasa (9/3).

Mirza mengatakan infrastruktur penyaluran bansos pemerintah saat ini masih belum terintegrasi. Penyaluran bansos non tunai dibagikan melalui perbankan. Sedangkan penyaluran bansos tunai berupa uang masih dilakukan PT Pos Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Infrastruktur yang sekarang belum terintegrasi, PT Pos juga masih menjadi penyalur bansos di luar perbankan," kata dia.

Mirza menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai. Kebijakan tersebut perlu diperbaiki untuk mendukung adanya penyaluran bansos dengan prinsip omnichannel.

"Kebijakan ini perlu direvisi supaya lebih optimal agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, salah satunya lewat penyelenggara elektronik," tutur Mirza.

Seiring perkembangan zaman, fintech diharapkan bisa menjadi saluran untuk pemberian bantuan sosial. Sebab saat ini ponsel pintar (smartphone) sudah banyak dimiliki masyarakat lintas kelas ekonomi.

"Masyarakat yang pakai HP ini sudah banyak, yang pakai uang elektronik juga banyak. Ini harus bisa dilengkapi dengan metodologi fintech," ungkapnya.

Praktik di Dunia

Terlebih beberapa negara dunia juga telah melakukan hal yang sama. Seperti halnya Ekuador yang mengkoordinasikan antar lembaga perlindungan sosial dengan lembaga keuangan.

Dua lembaga tersebut telah mampu mengidentifikasikan hambatan yang ada pada regulasi untuk memperluas jaringan setor dan tarik tunai. Ekuador juga mampu melonggarkan persyaratan terkait penyaluran bansos dan menjadikan beberapa institusi non keuangan.

"Apotek dan swalayan di Ekuador bisa menjadi agen penarik uang tunai untuk program bansos Covid-19," katanya.

Maka dari itu, dia melihat peluang yang sama juga bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga perusahaan fintech juga bisa menjadi salah satu penyalur bansos dari pemerintah.

"Kami melihat regulasi yang sekarang tampaknya bisa dipertimbangkan untuk diperluas jangkauannya, selain perbankan , fintech juga bisa," pungkasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Alasan Kemensos Tak Lagi Beri Bansos Berbentuk Barang ke Warga Miskin
Terungkap, Alasan Kemensos Tak Lagi Beri Bansos Berbentuk Barang ke Warga Miskin

Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, cara sudah dilakukan sejak Januari 2021.

Baca Selengkapnya
Masyarakat yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga SIM
Masyarakat yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga SIM

Luhut telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi.

Baca Selengkapnya
Luhut Susun Aturan Baru: Penyaluran BLT Nantinya Pakai Barcode
Luhut Susun Aturan Baru: Penyaluran BLT Nantinya Pakai Barcode

Digitalisasi yang akan sangat membantu dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Anies: Bansos adalah Bantuan untuk Si Penerima, Bukan Bantuan untuk si Pemberi
Anies: Bansos adalah Bantuan untuk Si Penerima, Bukan Bantuan untuk si Pemberi

Dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.

Baca Selengkapnya
Ramai-ramai Rupiah Digital, Pakar Ekonomi Unair Ungkap Tantangan Implementasinya Terkendala Akses Internet Belum Merata
Ramai-ramai Rupiah Digital, Pakar Ekonomi Unair Ungkap Tantangan Implementasinya Terkendala Akses Internet Belum Merata

BI menegaskan rupiah digital tidak akan menggantikan uang kertas dan koin yang ada saat ini

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos
Rieke Minta Ganjar Berjanji Jika Jadi Presiden Jangan Klaim Akui Bansos

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Transformasi Pos Indonesia Lewat Adaptasi Digital
Transformasi Pos Indonesia Lewat Adaptasi Digital

PT Pos Indonesia (Persero) telah berusia hampir 3 abad.

Baca Selengkapnya
Jawaban Anies saat Ganjar Tanya Bansos: Bantuan untuk Penerima Bukan Bantuan untuk Pemberi
Jawaban Anies saat Ganjar Tanya Bansos: Bantuan untuk Penerima Bukan Bantuan untuk Pemberi

Anies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya