Sempurnakan Bansos Tunai, Pemerintah Disarankan Salurkan Lewat Fintech
Merdeka.com - Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Senior, Mirza Adityaswara mengusulkan, agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disalurkan melalui platform digital. Tujuannya agar bansos non tunai lebih cepat diterima masyarakat dan tepat sasaran.
"Saat ini perbankan menjadi penyalur bansos dan kami rekomendasikan jalur distribusinya ini ditambah biar keterjangkauan ke masyarakat miskin bisa lebih lengkap," kata Mirza dalam Press Briefing: Digitalisasi Bansos untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Penyaluran Bansos, Jakarta, Selasa (9/3).
Mirza mengatakan infrastruktur penyaluran bansos pemerintah saat ini masih belum terintegrasi. Penyaluran bansos non tunai dibagikan melalui perbankan. Sedangkan penyaluran bansos tunai berupa uang masih dilakukan PT Pos Indonesia.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Mengapa BSI fokus pada inovasi layanan digital? 'Inovasi dan upaya memperkuat layanan tersebut kami harapkan menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabah. Ini menjadi tolok ukur BSI untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan agar seluruh nasabah bisa terus mendapatkan layanan prima dari seluruh insan BSI,' ujar Riko.
-
Bagaimana BRI menyalurkan bantuan? Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Kantor Cabang BRI Bukittingi dan Batusangkar yang memiliki jarak terdekat dengan area bencana.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
"Infrastruktur yang sekarang belum terintegrasi, PT Pos juga masih menjadi penyalur bansos di luar perbankan," kata dia.
Mirza menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai. Kebijakan tersebut perlu diperbaiki untuk mendukung adanya penyaluran bansos dengan prinsip omnichannel.
"Kebijakan ini perlu direvisi supaya lebih optimal agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, salah satunya lewat penyelenggara elektronik," tutur Mirza.
Seiring perkembangan zaman, fintech diharapkan bisa menjadi saluran untuk pemberian bantuan sosial. Sebab saat ini ponsel pintar (smartphone) sudah banyak dimiliki masyarakat lintas kelas ekonomi.
"Masyarakat yang pakai HP ini sudah banyak, yang pakai uang elektronik juga banyak. Ini harus bisa dilengkapi dengan metodologi fintech," ungkapnya.
Praktik di Dunia
Terlebih beberapa negara dunia juga telah melakukan hal yang sama. Seperti halnya Ekuador yang mengkoordinasikan antar lembaga perlindungan sosial dengan lembaga keuangan.
Dua lembaga tersebut telah mampu mengidentifikasikan hambatan yang ada pada regulasi untuk memperluas jaringan setor dan tarik tunai. Ekuador juga mampu melonggarkan persyaratan terkait penyaluran bansos dan menjadikan beberapa institusi non keuangan.
"Apotek dan swalayan di Ekuador bisa menjadi agen penarik uang tunai untuk program bansos Covid-19," katanya.
Maka dari itu, dia melihat peluang yang sama juga bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga perusahaan fintech juga bisa menjadi salah satu penyalur bansos dari pemerintah.
"Kami melihat regulasi yang sekarang tampaknya bisa dipertimbangkan untuk diperluas jangkauannya, selain perbankan , fintech juga bisa," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, cara sudah dilakukan sejak Januari 2021.
Baca SelengkapnyaLuhut telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi yang akan sangat membantu dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca SelengkapnyaBI menegaskan rupiah digital tidak akan menggantikan uang kertas dan koin yang ada saat ini
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPT Pos Indonesia (Persero) telah berusia hampir 3 abad.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya