Sensus Ekonomi 2016, BPS gelontorkan Rp 2,4 triliun
Merdeka.com - Sensus Ekonomi tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setidaknya akan melibatkan sekitar 16.000 petugas dari BPS dan 340.000 mitra sensus. Dengan jumlah tersebut, BPS memprediksi pendataan akan selesai selama periode 1 - 31 Mei 2016.
Kepala BPS, Suryamin, mengatakan untuk pendanaan kegiatan akbar yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini pihaknya menganggarkan biaya sebesar Rp 2,4 triliun. Jumlah tersebut 90 persennya dialokasikan untuk upah petugas sensusnya.
"Mulai dari upah pendata, upah pengawas, pengelola, pengajar yang bener-bener untuk petugas. Untuk perjalanan dinas sangat diefisienkan. Untuk infra BPS sudah ada ya, data center akan segera kita resmikan dalam waktu dekat," ujar Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (18/3).
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Apa tugas utama dari BPS? BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang terpercaya untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat umum.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Dimana kantor pusat BPS berada? Dilansir dari situs resmi bps.go.id, kegiatan statistik di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda.
Dari total tersebut, kata Suryamin, untuk 340.000 petugas yang merupakan hasil seleksi terbuka akan mendapat gaji yang disesuaikan oleh Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing wilayah. Gaji tersebut bahkan ada yang melebihi UMR nominalnya.
"Kita beri semacam kontrak selama 1 bulan berkisar Rp 2,4 juta sampai Rp 3 juta tergantung daerah. 340.000 petugas dengan gaji segitu lapangan kerja tercipta pada 1 bulan itu. Artinya yang nganggur bisa ditarik," kata dia.
Suryamin menambahkan, 340.000 petugas tersebut sudah dilakukan seleksi sejak Januari lalu. Saat ini petugas tersebut sedang dalam masa pelatihan di seluruh BPS yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
"Rekrutmennya ada tes tertulis dan pengalamannya, 340.000 ini yang daftar lebih dari 10 kali lipat sebelum akhirnya disaring. Kami di daerah khusus survey besar ada yang menggunakan mitra besar. Dilatih mengenai bagaimana mengisi kuesioner, bagaimana cara wawancara, bagaimana menjelaskan ke responden data yang dimaksud, mereka diberi juga cara role playing," tuturnya.
"Per jenjang ada instrukturnya. Semua dilatih agar bisa berkomunikasi dengan baik, melakukan pendataan dengan baik agar data yang didapatkan baik," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaBPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc.
Baca SelengkapnyaSebanyak 92.442 KPPS akan bertugas saat Pilkada Sumsel 27 November nanti.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBKN mengimbau masyarakat untuk memantau informasi dari pemerintah terkait yang akan membuka pendaftaran CPNS 2024.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca Selengkapnya