Sepanjang 2018, Bulog Serap 3,2 Juta Ton Beras

Merdeka.com - Perusahaan Umum (Perum) Bulog sepanjang 2018, telah melakukan pengadaan sebanyak 3,2 juta ton setara beras. Tidak hanya itu, Bulog juga mencatat stok beras CBP di akhir 2018 sebanyak 2,1 juta ton setara beras.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, stok beras sebanyak 2,1 juta ton ini merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terbesar yang pernah dikelola BULOG dalam lima tahun terakhir.

"Sesuai dengan penugasan pemerintah dan amanat undang undang, Perum Bulog terus melakukan tugas-tugasnya demi mewujudkan kedaulatan pangan," ujar Budi dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (3/1).

Bulog juga mencatat, penyaluran bansos rastra mencapai 1,2 juta ton, pengelolaan CBP untuk Operasi Pasar sebanyak 544.000 ton merupakan stabilisasi harga dengan jumlah terbesar selama sepuluh tahun terakhir dan CBP bencana alam sebanyak 6.953 ton yang di antaranya digunakan untuk korban bencana alam di Palu Donggala (Sulawesi Tengah), dan Lombok (NTB).

Sementara itu, stok akhir di 2018 untuk beberapa komoditas lainnya yaitu gula pasir, jagung, daging kerbau, minyak goreng masing masing sebanyak 477.000 ton, 53.000 ton, daging kerbau 5.800 ton, minyak goreng 2.600 kiloliter.

Beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia memiliki andil sebesar 0,13 persen terhadap inflasi di 2018. Bulog berhasil menstabilkan harga pangan pokok di antaranya, beras umum selama 2018 ada di kisaran Rp 11.606/kg, gula pasir Rp 13.676/kg, dan daging sapi Rp 114.195/kg, serta jagung Rp 7.316/kg.

"Kami menyadari, bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras dan pangan pokok lainnya di seluruh daerah akan tercipta bila dilakukan secara bersama dengan dukungan seluruh pihak, serta dilakukan dengan perhitungan yang matang dari aspek hulu hingga hilir," kata Budi.

Memasuki tahun 2019, BULOG memastikan ketahanan stok dapat terus terjaga dan Operasi Pasar terus dilakukan sehingga tidak perlu ada kekhawatiran di masyarakat dan gejolak harga di pasar, serta menjamin hasil panen petani dapat diserap sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.