Seperti 2013, BI kembali bikin paket kebijakan selamatkan Rupiah

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menyakinkan bakal terus berada di pasar menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). BI telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan sebagai 'resep' menjaga stabilitas Rupiah.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan BI bakal mendorong para perusahaan nasional ataupun asing dalam pengelolaan utang luar negeri yang baik. Caranya, kata dia, dengan melakukan lindung nilai atau hedging di seluruh utang luar negeri.

"Kita juga akan mendorong upaya pengelolaan utang luar negeri (ULN) yang sehat. Dan kita sudah keluarkan satu peraturan bagaimana mengelola ULN yang lebih sehat, dan ini sudah diterapkan," ujar Agus yang ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3).

Agus menegaskan fasilitas lindung nilai membuat perusahaan tak perlu khawatir akan pembengkakan nilai apabila Rupiah terus mengalami melemah.

"Dengan adanya PBI tentang pengelolaan ULN sekarang perusahaan-perusahaan akan menata agar tidak ada resiko nilai tukar berlebihan, atau resiko likuiditas, atau kredit yang berlebihan. Sehingga ada pertemuan antara yang membutuhkan dan menyediakan lindung nilai," kata dia.

Agus menambahkan BI juga bakal mendorong transaksi dalam negeri dengan menggunakan Rupiah. Sehingga, permintaan Dolar AS mengalami penurunan dan nilai tukar Rupiah bakal kembali menguat.

Mantan menteri keuangan ini juga melanjutkan bahwa persediaan cadangan devisa Indonesia sangat kuat. Hal ini membuat BI selalu siap melakukan intervensi saat Rupiah tengah terpuruk.

"Saya kasih tahu yang namanya cadev bisa lebih dari 5-6 bulan impor dan itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan baik dan terjaga," tuturnya.

Seperti diketahui, meski beda cara, paket kebijakan penyelamatan Rupiah pernah dirilis BI pada 2013 lalu. Saat itu, BI menerapkan dan merelaksasi beberapa aturan terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi. Ini merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perlambatan ekonomi kala itu.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan dan direlaksasi antara lain penerapan aturan SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia), perluasan jangka waktu Term Deposit Valuta Asing (TD Valas), aturan swap-reswap (asuransi-reasuransi), perluasan underlying valas, dan APLN (Administrasi Pinjaman Luar Negeri) jangka pendek.

Kebijakan tersebut bertujuan agar likuiditas mata uang baik dolar dan rupiah tetap tersedia dan mengalir dengan lancar di Tanah Air. Dalam paket kebijakan pemerintah ini, BI bertugas memijat likuiditas agar mengalir secara lancar ke sendi-sendi perekonomian Indonesia.

"Kami akan melakukan penyelarasan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini merupakan kebijakan lanjutan. Paling tidak ada 4 kebijakan plus 1 penerbitan SDBI," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia. (mdk/bim)