Serahkan DIPA 2019, Jokowi Pesan Setiap Rupiah Bermanfaat Genjot Kesejahteraan Rakyat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa tahun 2019. Acara dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).
Dalam penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa tahun 2019, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di awal sambutan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sudah bersinergi dengan kuat bersama pemerintah dalam membahas dan mendukung penetapan UU APBN 2019. Presiden Jokowi juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada kementerian dan lembaga yang selama empat tahun ini sudah bekerja maksimal.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
"Selama empat tahun ini kementerian dan lembaga sudah memastikan setiap Rupiah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia," ujarnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, dari laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, semangat dari kebijakan fiskal di tahun 2019 adalah APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut, volume APBN di 2019 dari sisi pendapatan meningkat 13,7 persen. Dari sebelumnya hanya Rp 1.903 triliun pada 2018 menanjak menjadi Rp 2.165,1 triliun di 2019.
"Tentunya pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak. Namun dengan tetap menjaga iklim usaha, menjaga dunia usaha serta melanjutkan insentif-insentif untuk kegiatan usaha dan investasi," kata dia.
Sementara dari sisi belanja, volume APBN tahun 2019 semakin besar hingga mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Presiden Jokowi berpesan bawahannya harus menggunakan alokasi anggaran tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan.
Presiden Jokowi menyebut, dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, telah diserahkan melalui DIPA kepada kementerian lembaga yang nilainya mencapai Rp 855,4 triliun. Selain itu juga diserahkan dana transfer ke daerah sebesar Rp 826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaBesaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPenyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca Selengkapnya"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya