Serapan Anggaran Capai 99 Persen, Program BPUM Jaga Keberlangsungan UMKM Indonesia

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyebut bahwa program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya negara membantu dan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi.

"Serapan anggaran BPUM yang sudah mencapai 99,2 persen menjadi bukti upaya keras pemerintah memulihkan ekonomi nasional, khususnya dalam membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usahanya," tegas Menkominfo, Kamis (23/9).

Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, BPUM telah disalurkan kepada 9,8 juta pelaku UMKM di pada 2020. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta, sehingga secara total anggaran yang terkucurkan mencapai Rp11,7 triliun.

Pada tahun ini, penyaluran program BPUM telah mencapai 99,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp15,36 triliun. Tercatat Sebanyak 12,7 juta pelaku UMKM telah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp1,2 juta dari program BPUM.

"BPUM dapat dimanfaatkan sebagai bantuan modal kerja yang sangat dibutuhkan pelaku usaha mikro saat ini, khususnya bagi mereka yang terkena imbas pandemi Covid-19," ujarnya.

Menkominfo Johnny meyakini program BPUM mampu membantu UMKM dalam menjaga aktivitas usaha, membuka kembali usaha yang sempat tutup akibat terdampak pandemi, hingga mencegah pelaku usaha mikro tidak jatuh ke dalam kemiskinan. "Dengan BPUM pada 2020 dan 2021, pelaku usaha mikro terdampak pandemi COVID-19 dapat melanjutkan usahanya," katanya.

Perbaiki Pelaksanaan

Pemerintah juga terus memperbaiki pelaksanaan BPUM agar optimal dan tepat sasaran. Di antaranya dengan dengan memusatkan data usulan calon penerima BPUM dalam satu pintu dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM.

Selain itu, pemerintah meningkatkan validasi data usulan calon penerima BPUM untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Peningkatan ketepatan penyaluran bantuan juga dilakukan dengan memastikan semua pelaku UMKM yang menerima bantuan memiliki dokumen NIB/SKU.

"Termasuk membentuk kelompok kerja (pokja) pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk memperhatikan wilayah yang rendah realisasi BPUM tahun 2020," ujar Menkominfo.