Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin

Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin Saleh Husin. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian hingga 31 Agustus 2015 baru sebesar Rp 1,2 triliun atau 26,15 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 4,593 triliun. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui masih ada kendala dan hambatan dalam hadapi dalam merealisasikan anggaran.

"Hambatannya seperti, anggaran APBN-P sebesar Rp 4,593 triliun sebagian besar kegiatan masih di bintangi dan baru selesai prose buka blokirnya pada bulan Juli," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Saleh, hambatan lainnya seperti program revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena pabrik gula penerima bantuan sudah mendapat tambahan alokasi anggaran dari Kementerian BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kemudian, untuk kegiatan kawasan industri, Saleh mengatakan hambatannya seperti pembangunan jalan poros Halmahera Timur tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh basic plan design yang dibuat tidak dilengkapi dengan data primer yang akurat sehingga perlu dilakukan pekerjaan perencanaan teknis (DED) terlebih dahulu.

"Kemudian pembebasan dan pematangan lahan di pulau Bitung tidak dapat dilakukan karena proses penyiapan dokumen menjadi dokumen pengadaan tanah sesuai dengan UU No2/2012 memerlukan waktu kurang lebih 248 hari atau 8 bulan, dan lainnya," jelas dia.

Melihat kondisi ini, Saleh Husin telah menyiapkan beberapa strategi. "Pertama, mempercepat proses revisi anggaran pencairan tanda bintang," ungkapnya.

Langkah kedua, pihaknya akan melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa uang dilakukan oleh ULP.

Ketiga, realokasi kegiatan revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan daya saing industri agro.

Keempat akan melakukan revisi anggaran dari bantuan pengadaan bahan mesin peralatan kepada kegiatan peningkatan kemampuan SDM dan fasilitasi pembentukan badan hukum IKM binaan (koperasi). (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun
Pembiayaan Utang Lewat SBN Turun, Hanya Capai Rp157,9 Triliun

Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya