Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin
Merdeka.com - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian hingga 31 Agustus 2015 baru sebesar Rp 1,2 triliun atau 26,15 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 4,593 triliun. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui masih ada kendala dan hambatan dalam hadapi dalam merealisasikan anggaran.
"Hambatannya seperti, anggaran APBN-P sebesar Rp 4,593 triliun sebagian besar kegiatan masih di bintangi dan baru selesai prose buka blokirnya pada bulan Juli," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
Menurut Saleh, hambatan lainnya seperti program revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena pabrik gula penerima bantuan sudah mendapat tambahan alokasi anggaran dari Kementerian BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa yang dikatakan di bulan Mei? Bulan Mei ini datang dengan rahmat, semoga keinginanmu dapat dicapai satu demi satu.
-
Apa yang naik di bulan Oktober 2023? 'Jika dibandingkan September 2023, NTP naik karena Bulan September 2023 yang masih bernilai 111,25,' kata Asim, Jumat (03/11/2023).
Kemudian, untuk kegiatan kawasan industri, Saleh mengatakan hambatannya seperti pembangunan jalan poros Halmahera Timur tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh basic plan design yang dibuat tidak dilengkapi dengan data primer yang akurat sehingga perlu dilakukan pekerjaan perencanaan teknis (DED) terlebih dahulu.
"Kemudian pembebasan dan pematangan lahan di pulau Bitung tidak dapat dilakukan karena proses penyiapan dokumen menjadi dokumen pengadaan tanah sesuai dengan UU No2/2012 memerlukan waktu kurang lebih 248 hari atau 8 bulan, dan lainnya," jelas dia.
Melihat kondisi ini, Saleh Husin telah menyiapkan beberapa strategi. "Pertama, mempercepat proses revisi anggaran pencairan tanda bintang," ungkapnya.
Langkah kedua, pihaknya akan melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa uang dilakukan oleh ULP.
Ketiga, realokasi kegiatan revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan daya saing industri agro.
Keempat akan melakukan revisi anggaran dari bantuan pengadaan bahan mesin peralatan kepada kegiatan peningkatan kemampuan SDM dan fasilitasi pembentukan badan hukum IKM binaan (koperasi). (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaPembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya