Serapan rendah, DPR belum restui tambahan anggaran buat Menteri Susi
Merdeka.com - Dalam draf RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta tambahan dana Rp 5 triliun. Namun rencana tersebut tidak langsung disetujui Komisi IV DPR. Rendahnya penyerapan anggaran jadi salah satu alasannya.
Anggota Komisi IV Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan, tidak mungkin menambahkan anggaran jika penggunaan anggaran tahun ini tidak maksimal. Berdasarkan laporan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penyerapan di kementeriannya baru 34,1 persen dari total anggaran Rp 10,5 triliun.
"Bagaimana kami mau kasih kalau sampai September ini serapannya rendah sekali. Minta tambahan Rp 5 triliun? Yang ini saja belum jelas mau nambah lagi," tegasnya saat rapat di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
Menurutnya, seharusnya KKP lebih realistis dalam mengajukan anggaran. Jika nantinya anggaran tersebut tidak dapat digunakan malah mubazir.
"Saya kira ibu (Menteri Susi) harus realistislah dalam meminta anggaran ke kami. Yang ini saja baru 34 persen tidak jelas ke mana sasarannya," katanya.
Menanggapi itu, Menteri Susi membela diri. Dia kembali menyebut rendahnya penyerapan anggaran lantaran penerapan sistem elektronik katalog (e-katalog). Sehingga pencairan terkendala, selama proyek atau pengadaan barang belum selesai.
"Rendahnya disebabkan banyak lelang pembelanjaan e katalog dibayar setelah semuanya siap. Lalu masih banyak kontrak yang jatuh tempo, kami (KKP) lakukan dengan hati-hati," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya